Beranda Publik Politik Rancangan Perda Bale Mediasi,ini kasus yang bisa ditangani

Rancangan Perda Bale Mediasi,ini kasus yang bisa ditangani

539
0
BERBAGI
rancangan perda bale mediasi
Koresponden koranmerah.com(02/3/2018)
Ketua dewan perwakilan rakyat DPRD Propinsi NTB mensosialisasikan rancangan peraturan daerah propinsi NTB tentang Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Tengah,jumat (02/3).
Hadir dalam sosialisasi ini ketua DPRD Propinsi NTB.Hj.Bq.Isvi Rupaida,ketua Pansus 2,Mahnun beserta segenap unsur pemerintah propinsi NTB,sementara dari pemda lombok tengah,Sekda Lombok Tengah,M.Nursiah
Bale mediasi adalah sebuah perangkat penyelesaian hukum yang mengedepankan mediasi.dimana dalam penyelesaiannya.para pihak akan dimediasi oleh mediator sehingga penyelesaian hukum tak harus masuk ke ranah pidana normal di kepolisian maupun kejaksaan,cukup berakhir di bale mediasi.namun ranah pidana yang bisa masuk ke bale mediasi adalah pidana ringan yang ancamannya 3 bulan dengan denda Rp 2,5 jt.
Pemerintah propinsi sudah membentuk kepengurusan berdasarkan keputusan gubernur no 734-926 tahun 2015 tentang kepengurusan bale mediasi asa bakti 2015-2020.
“Sebenarnya bale mediasi ini sudah tertuang dalam peraturan gubernur no.38 tahun 2015.atas atensi publik yang besar,maka gubernur menaikkan statusnya menjadi peraturan daerah “mahnun,ketua pansus ranperda bale mediasi.
Adapun jenis sengketa yang bisa diadili di bale mediasi adalah sengketa perdata,tindak pidana ringan,pidana aduan,pidana adat dan pidana anak.
Yang menarik dalam rancangan perda bale mediasi,untuk pidana adat,tanpa aduan sekalipun dapat diselesaikan melalui bale mediasi tanpa permohonan para pihak.
Sementara itu untuk sengketa perdata ,Bale Mediasi dapat menangani sengketa perdata adat,perdata umum dan perdata agama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here