Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, menjadi satu-satunya kementerian di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman yang tidak peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Melihat hal itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meminta agar KKP menindaklanjuti hasil laporan keuangan BPK tersebut.
“Saya minta tolong sama Pak Dirjen sampaikan sama Bu Menteri, kita dengerin apa mereka. Kita harus belajar mendengar. Mau mendengar,” ujar Luhut, seperti yang dikutip dari Okezone, Rabu (6/6/2018).
Luhut mengingatkan, terkadang memang dalam setiap mengerjakan sesuatu tidak selalu sempurna atau pasti ada kesalahan. Namun, semua pekerjaan bisa diperbaiki dengan mendengarkan apa kata orang lain asalkan itu masuk akal.
“Kalau kita sudah duduk di kursi kekuasaan suka lupa mendengar. Itu yang saya alami dengan perjalanan karier saya tapi saya lihat dari perjalanan kecil karier saya sebagai militer. Saya kenapa korban prajurit saya paling sedikit dalam semua operasi militer yang saya ikuti karena saya mau mendengarkan,” tuturnya.
Luhut mengatakan, pekerjaan sekarang menjadi menteri dan militer sangat beda. Kementerian berhubungan dengan uang, kalau di militer itu lebih banyak nyawa. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman menjadi militer setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan baik karena terkait dengan nyawa orang.
“Di sini kalau kau main-main dengan angka, ya kau masuk penjara. Sekarang negara kita makin tertib,” tuturnya.
Diketahui, Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, realisasi pendapatan sebesar Rp712,58 miliar atau 67,48% dari anggaran sebesar Rp1,06 Triliun.
Realisasi belanja sebesar Rp6,11 Triliun atau 66,88% dari anggaran sebesar Rp9,14 triliun dan total Aset sebesar Rp11,5 triliun. Angka-angka tersebut merupakan hasil tripartit yang telah memasukkan usulan koreksi internal dari KKP.(Rakyatku; Satu-satunya Tak Raih WTP, Menko Luhut Minta Menteri Susi “Belajar Mendengar”)
