Beranda Nasional Mendagri Dan Menkumham Sepakat Tolak Mantan Koruptor Nyaleg

Mendagri Dan Menkumham Sepakat Tolak Mantan Koruptor Nyaleg

241
0
BERBAGI
KPU
Editorial Koranmerah (Rabu, 06/06)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai yang berwenang untuk mencabut hak politik seseorang adalah ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Tanpa dua hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat mengatur ketentuan yang melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif.

BACA JUGA; Atasi Masalah Pengangguran, Fiddin Siapkan Kader Siaga

Karenanya, ia juga mendukung sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang menolak menandatangani PKPU terkait pencalonan yang memuat larangan mantan narapidana korupsi nyaleg.
“Posisi saya pemerintah ya sama dengan dengan Pak Menkumham. Pertimbangan Menkumham dasar melarangnya ya harus di dua itu, tidak bisa ada aturan lain termasuk hal hal yang lain walaupun semangatnya sama intinya,” ujar Mendagri saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).
Menurutnya, jangan sampai aturan yang disetujui itu bertentangan dengan Undang- undang.  Karenanya, PKPU yang dibuat KPU juga semestinya tidak menabrak UU.
Mengenai usulan sebagian pihak agar diuji saja di Mahkamah Agung jika PKPU itu disahkan, Tjahjo mempersilahkannya. Namun ia tetap menilai PKPU tersebut perlu diundangkan terlebih dahulu oleh Menkumham, bukan hanya ditandatangani oleh KPU saja.
“Versi KPU kalau sudah diteken oleh KPU sah. Silakan itu hak KPU. Karena KPU sebagaimana keputusan MK kan mandiri. Tetapi pandangan Menkumham saya ikut. Dia kan lebih tahu,” ujar Tjahjo.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, tidak akan menandatangani draf peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk Pileg 2019. Yasonna beralasan, substansi yang dalam PKPU tersebut bertentangan dengan undang-un dang.
“Jadi, nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).
Menurut Yasonna, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemanggilan tersebut, pihaknya akan menjelaskan kepada KPU bahwa draf PKPU tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Selain itu, PKPU tersebut juga tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pernah menganulir pasal mantan narapidana ikut dalam pilkada pada 2015 lalu. “Nanti saya akan minta Dirjen manggil KPU. Pertama alasannya itu bertentangan dengan UU, bahkan tidak sejalan dengan keputusan MK. Kita ini kan sedang membangun sistem ketatanegaraan yang baik. Tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah,” ujar Yasonna.(Republika; Mendagri-Menkumham Kompak Tolak PKPU Soal Mantan Koruptor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here