Beranda Nasional Warga Demo Nama Bandara. DPRD NTB Akan Ajukan Pembekuan SK. Simak Lengkapnya

Warga Demo Nama Bandara. DPRD NTB Akan Ajukan Pembekuan SK. Simak Lengkapnya

2102
0
BERBAGI
demo nama bandara lombok
Puluhan Warga melakukan unjuk rasa menolak nama bandara internasional lombok yang sudah di SK oleh menteri perhubungan

Koresponden Koranmerah ( Rabu, 12/9)


Ketua DPRD Propinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan DPRD NTB tidak pernah membahas perubahan nama bandara dari Lombok Internasional Airport atau Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zaenudin Abdul Majid. Hal ini disampaikannya saat menerima hearing sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh Adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lombok hari ini, Rabu (12/9) yang menolak perubahan nama bandara.

Isvie mengaku kaget dengan perubahan nama bandara, padahal pihak dewan tidak pernah membahas apalagi menyetujui penamaan tersebut. Tanpa ada komunikasi, apalagi paripurna, nama bandara sudah ditetapkan secara sepihak dengan mencatut persetejuan DPRD NTB.

“ Saya ceritakan supaya tidak timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada saat rapat paripurna, salah seorang anggota mengajukan berbagai usulan nama nama, baik bandara maupun pelabuhan dengan memberikan nama pahlawan Nusa Tenggara Barat. Dan usulan itupun, ini usulan bukan persetujuan.” Ungkapnya.

Dengan timbulkan gejolak pasca keluarnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan terhadap nama bandara tersebut. Maka politisi Golkar ini menyatakan Dewan Akan meminta Pemerintah Pusat untuk menunda atau mencabut SK tersebut karena dampaknya di tengah masyarakat memicu konflik.

“ Jika pun ini sudah terjadi dan kita semua tidak menghendaki, mari kita dengan cara yang baik untuk meminta penundaan atau berbicara dengan menteri perhubungan sehingga soal-soal ini tidak menjadi persoalan.” Pungkasnya.

Rencananya Senen depan, Pimpinan DPRD NTB akan ke Kementerian Perhubungan untuk mengajukan pembekuan SK penetapan nama tersebut.

“ Tadi saya baca harus ada persetujuan dari DPRD, maka kami akan berkomunikasi dengan pak menteri. Sekali lagi itu kesalahan prosedur, karena harus ada persetujuan (DPRD). Kami tidak ingin ada tetesan darah yang keluar karena persoalan pergantian nama bandara ini. Setelah selesai nanti akan undang bapak-bapak dari Aliansi Masyarakat Lombok.”

Sementara itu Lalu Hizzi mewakili masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lombok menyatakan penetapan nama bandara sepihak telah memicu konflik. Ia meminta pemerintah propinsi tidak ngotot dan membiarkan konflik dan perpecahan akibat keluarnya SK yang tidak procedural karena ternyata nama DPRD NTB dan Masyarakat Adat Sasak yang tercantum dalam SK telah menyetujui nama bandara sudah dicatut tanpa sepengetahuan kedua Lembaga itu.

“ Ini sudah mengundang kontra dan penolakan dari masyarakat. SK itu harus dibekukan.” Pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here