Beranda Hukum Kriminal Ahli Hukum: Jika Benar, Muhir Bisa Dihukum Mati. Begini Bunyi Pasalnya

Ahli Hukum: Jika Benar, Muhir Bisa Dihukum Mati. Begini Bunyi Pasalnya

632
0
BERBAGI
ott dana bencana
H.Muhir, oknum anggota dewan DPRD Mataram yang terkena OTT dana pembangunan sekolah pasca gempa

Editorial Koranmerah ( Senen, 17/9)


Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Partai Golkar berinisial HM terkena operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Anggota Dewan tersebut diduga melakukan pemerasan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok.

Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menyebutkan pelaku tersebut bisa dikenakan hukuman mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati itu diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ini suatu peringatan bagi semua orang untuk kejahatan terkait dengan gempa, krisis dan bencana alam bisa pidana mati korupsi,” ucap Hibnu seperti diberitakan detikcom, Sabtu (15/9/2018).

Pasal 2 UU Tipikor sebagaimana dikutip detikcom berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 2

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Merujuk pasal 2 ayat 2 dalam UU Tipikor, upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan pejabat negara dapat diganjar pidana mati.

Meski begitu, Kejaksaan Mataram menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada Muhir. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional.

“Kami tidak bisa menerapkan pasal itu, maksimal penjara 20 tahun. Tapi tetap ada alasan pemberatan karena ini menyangkut bencana alam,” kata Ketut Sumenda seperti diberitakan BBC.com.

Sementara itu,Adnan Topan, Indonesia Corruption Wacth menilai belum pernah ada hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dana penanggulangan bencana alam. berharap, kasus di Lombok ini dapat menjadi momentum efek jera bagi pejabat negara.

“Kejadian ini terus berulang, hukuman berat ada tapi itu hanya di teks saja. Paling tidak pelaku ini dihukum 20 tahun. Kalau cuma dua atau tiga tahun, percuma,” ujar Adnan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here