Beranda Hukum Kriminal Demo HMI Bengkulu Berujung Korban, KNPI Loteng Tuntut Polisi Bertanggung Jawab

Demo HMI Bengkulu Berujung Korban, KNPI Loteng Tuntut Polisi Bertanggung Jawab

450
0
BERBAGI
HMI Bengkulu
DPD KNPI Lombok Tengah mengecam tindakan polisi kepada HMI di Bengkulu

Koresponden Koranmerah ( Kamis, 20/9)


DPD KNPI Lombok Tengah, NTB memberikan dukungan penuh terhadap aksi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam di Bengkulu pada Selasa 18 September 2018 di Sepang Gedung DPRD Bengkulu yang menyebabkan korban karena aksi represif dari polisi dalam merespon demonstrasi tersebut.

DPD KNPI Loteng mengeluarkan pernyataan keras mengecam aksi polisi tersebut. karena demonstrasi adalah bagian dari ekspresi menyatakan pendapat yang keberadaanya dijamin dalam negara demokrasi. Jalannya menyampaikan pendapat tersebut harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan, tidak selayaknya Aparat Kepolisian melakukan kekerasan pada kegiatan tersebut.

” Mengutuk keras cara Aparat Kepolisian menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh HMI. Yang dilakukan Aparat Kepolisian diluar batas prosedur yang semestinya.” Ungkap Ketua Bidang Advokasi KNPI Loteng, Ilham.

Ilham menyatakan menuntut Kepolisian bertanggungjawab atas timbulnya korban dalam aksi kekerasan aparat tersebut. Tak hanya itu, KNPI Loteng juga Meminta Kepolisian melakukan pengusutan dan penindakan atas aksi kekerasan yang dilakukan anggotanya.

” Meminta Kepolisian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas aksi kekerasan tersebut dan tidak akan mengulanginya. KNPI memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa yang menjadi korban aksi kekerasan dalam demonstrasi tersebut.” Katanya.

Selian itu, KNPI Loteng juga menuntut institusi kepolisian sebagai alat negara, bukan alat kepentingan kekuasaan, korporasi, atau kelompok tertentu. Polisi adalah bersumber dan milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu Polisi harus tetap memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara.

” Mendesak agar Polri menjadi garda terdepan membangun supremasi hukum berdasar rule of law yang mengabdi kepada keadilan dan national interest, dan harus menghindarkan diri dari abuse of power dan praktik kolutif sehingga tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan masyarakat merasa diayomi.” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here