Beranda Nasional Pembahasan APBD-P Loteng Deadlock, Paripurna Pun Ditunda. Ini Gara Garanya

Pembahasan APBD-P Loteng Deadlock, Paripurna Pun Ditunda. Ini Gara Garanya

302
0
BERBAGI
Sidang DPRD Loteng ditunda
Sidang Paripurna DPRD Loteng yang beragendakan penyampaian pembahasan APBD-P 2018 ditunda

Koresponden Koranmerah ( Senin, 24/9)


Sidang Paripurna Dewan Lombok Tengah yang rencananya dilakukan hari ini, Senin (24/9) batal digelar. Sidang ini awalnya beragenda penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Loteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai APBD-Perubahan 2018.

Sidang yang dipimpin oleh ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Fuaddi itu terpaksa ditunda, mengingat kehadiran anggota dewan yang tidak memenuhi quorum karena ternyata masih sedang melakukan pembahasan anggaran yang dinyatakan deadlock. Setelah membacakan tata tertib dewan yang mengatur hal ini, kemudian Ahmad Fuaddi bertanya kepada anggota dewan yang hadir.

Apakah kita tunda sampai 3 hari ke depan?.” Kata Ahmad Fuaddi yang kemudian disetujui oleh anggota dewan yang lain.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi menyatakan alotnya pembahasan APBD-Perubahan belum menemukan kata sepakat .Hal ini disebabkan APBD-P disusun sebelum adanya bencana , sehingga ada banyak pos anggaran yang harus dirasionalisasi sesui kondisi saat ini.

“ Perencanaan yang dibuat oleh TAPD kan dibuat sebelum gempa dan setelah gempa ini tentu fokus perhatian kita adalah recovery pasca gempa.” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Ziadi menyatakan pembahasan tentang terbakarnya pasar Renteng menjadi pembicaran alot Badan Anggaran DPRD Loteng dengan TAPD.

“ Sehingga ada beberapa (Pos Anggaran) kegiatan hari ulang tahun Lombok Tengah yang kita pindah ke situ.” Ujarnya.

Dimana dewan mengusulkan agar ada kegiatan Ekspo HUT Loteng yang akan dilakukan di Pasar Renteng. Dimana bangunan lapak yang mirip dengan Risha ( Red: Rumah tahan Gempa) akan dibangun di Pasar Renteng yang terbakar.

“ Usai Ekspo, maka akan langsung dipakai oleh pedagang untuk berjualan sebelum pembangunan pasar. Tidak perlu ke eks PTP Puyung.” Katanya.

Selain itu, dewan juga memasukkan anggaran untuk proses pindah ke gedung baru senilai Rp.5 Milyar. Dana tersebut untuk membeli interior gedung dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pengelolaan gedung. Dimana Sebelumnya, sesui arahan KPK, gedung baru DPRD harus segera ditempati pada bulan Januari mendatang.

“ Itu yang sedang kami rundingkan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.” Tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here