Beranda Publik Politik Fauzan Minta BPD Awasi Pelaksanaan Program di Desa

Fauzan Minta BPD Awasi Pelaksanaan Program di Desa

245
0
BERBAGI
Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid saat melantik 600 BPD di Lombok Barat

Koresponden Koranmerah ( Selasa, 23/10)


Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid untuk pertama kali dalam masa kepemimpinannya secara resmi melantik enam ratus orang anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) untuk masa keanggotaan 2018-2024. Pelantikan disaksikan sekda, asisten, pimpinan OPD dan para Kepala Desa se-Lobar di Bencingah Agung Bupati,(18/10).

Seluruh anggota BPD yang dilantik berasal dari 46 desa di 8 kecamatan yang ada di Lobar. Yakni, Kecamatan Batu Layar sebanyak 3 desa, Kecamatan Gunung Sari 10 desa, Kecamatan Lingsar 10 desa, Kecamatan Kediri 6 desa, Kecamatan Labuapi 8 desa, Kecamatan Gerung 3 desa dan Kecamatan Sekotong 6 desa.

Dalam sambutannya, Bupati Fauzan mengatakan bahwa BPD merupakan mitra dari lembaga eksekutif yang memiliki posisi sangat strategis. Diibaratkan, posisi BPD jika dianalogkan di tingkat kabupaten sama seperti DPRD. Sedangkan jika di kepresidenan seperti DPR.

“Mengingat hal tersebut anggota BPD harus ikut dan mengawasi serta membahas program anggaran-anggaran desa. BPD juga harus ikut mengawasi pemerintahan desa, menyerap dan menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pesan bupati.

Bupati juga mengingatkan agar anggota BPD tidak ‘ngoyo’ dan mau mendengar pendapat orang lain. Tujuannya agar kemajuan dapat tercapai.

Terakhir, Fauzan mengingatkan agar berperan aktif serta mendukung netralitas selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 10 Desember mendatang.

“Tanggal 10 Desember mendatang, 76 desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Terhadap kegiatan tersebut anggota BPD harus mengerti tugasnya dan harus menjaga netralitas,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini BPD menempati posisi yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik dan sosial desa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here