Beranda Publik Politik Perawat Sukarela Bakal Dipecat, Dewan Ancam Lapor Komnas HAM

Perawat Sukarela Bakal Dipecat, Dewan Ancam Lapor Komnas HAM

467
0
BERBAGI
Perawat Sukarela saat mengadukan nasib mereka

Koresponden Koranmerah ( Selasa, 23/10)


Sejumlah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Sumbawa mengancam memecat para perawat yang berstatus sukarela. Buktinya, beredar dokumen surat ancaman pemecatan bagi para tenaga perawat sukarela. Antara lain dari UPT Puskesmas Alas, Lape, Utan dan Unter Iwes, yang masing-masing tertanggal 15 dan 17 Oktober.

Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Salamuddin Maula, angkat bicara. Menurutnya bahwa hasil hearing bersama Dinas Kesehatan bahwa sudah ada itikad baik pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib para perawat sukarela.

Buktinya disepakati dengan DPRD bahwa akan melakukan studi banding ke daerah yang telah meningkatkan honor perawat, serta perawat tidak akan dipecat karena memperjuangkan kesejahteraannya sampai tuntutannya terpenuhi

Salamuddin Maula menyebutkan para perawat sukarela ternyata mendapat tekanan dari oknum perawat ASN. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan sebutnya juga berbohong karena sebelumnya pada saat hearing berjanji akan memberikan surat edaran untuk menekan para Kepala UPT.

“Ini sangat melanggar HAM. Pelanggaran HAM ini. Apalagi ada intimidasi di sini,” tegas Salamuddin Maula.

Menurutnya, mempekerjakan orang tanpa adanya bayaran adalah sesuatu yang keliru. Dia membandingkan perusahaan mempekerjakan karyawannya pun harus diupah menggunakan standar upah minimum regional (UMR), jika tidak sesuai UMR maka didenda.

“Kenapa KSB bisa, kenapa Sumbawa tidak bisa. Kalau Dikes tidak melakukan konsultasi atau belajar ke KSB maka mereka sudah melakukan kebohongan lagi. Apa bedanya Sumbawa dengan KSB,” kata Jalo dengan nada tanya.

Jika masalah ini berlarut, pihaknya mengancam akan melaporkan Pemda Sumbawa khususnya Dikes ke Komnas HAM. Sebab ada satu persoalan perawat sukarela lainnya yang telah 13 tahun bekerja dan berstatus sebagai Kepala Pustu di Desa Pungkit, Kecamatan Lopok, tanpa adanya gaji sepeserpun.

“Mereka menunggu harapan kosong. Mereka pernah dijanji Bupati akan digaji satu juta per bulan. Cuma buktinya tidak ada tapi saksi-saksinya ada,” tandas politisi PKS tersebut. (bs/01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here