Beranda Publik Politik Soal Coblos Sampai Tembus. Dewan Loteng: Yang Bilang Itu Batal, Dia Bodoh

Soal Coblos Sampai Tembus. Dewan Loteng: Yang Bilang Itu Batal, Dia Bodoh

2870
0
BERBAGI
Komisi 4 DPRD Loteng, H.Supli saat menerima warga yang hearing terkait keberatan pelaksanaan Pilkades

Koresponden Koranmerah ( Senin, 29/10)


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah, Komisi 4 yang menjadi leading sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menegaskan bahwa coblos semetris yang tembus ke Kop Surat Suara adalah Sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh anggota komisi 4, H.Supli saat menerima hearing para calon kepala desa dan pendukungnya di kantor DPRD Lombok Tengah, Senin ( 29/10).

“ Jadi dia sekali coblos, Cuma lewat saja. Jadi dia sah, karena niatan awalnya itu memang nyoblosnya hanya satu kali dan bisa dibuktikan itu coblosan terusan akibat tidak dibuka.” Ujar Supli.

Sementara itu, untuk suara batal, menurut Supli sudah jelas dalam pasal 17 mengenai ketentuan surat suara tidak sah dalam Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018 sebagai turunan Perda. Disebutkan sebagai  surat suara batal apabila coblosannya semua di luar garis kotak yang di dalamnya ada nomor dan gambar calon.

“ Terang benderang, tidak perlu ditafsir-tafsir, bahwa itu berlaku pasal 17 itu, apabila diluar saja dicoblos, tanpa ada coblos di dalam. Kalau nyoblos sah, itu berlaku pasal 16. Nah dikasus ini, sudah ada coblos di dalam, dan itu sah.” Kata supli.

Untuk itu, Supli meminta agar pendapatnya ini disebarluaskan ke semua panitia Pilkades dan masyarakat. Ia juga memerintahkan agar bagian sekretaris dewan mencatat dan menyampaikan notulensi hasil hearing yang menyebutkan coblosan semetris yang tembus itu Sah bukan Batal seperti yang dinyatakan Sekda dan Kadis DPMD Loteng.

“ Jadi yang coblos semetris itu sah. Kalau ada yang mengatakan tidak sah, berarti dia Blok ( bhs: Bodoh) , bahasa Bayannya.” Cetus politisi PKS ini.

Supli juga mengkritik pelaksanaan Pilkades Lombok Tengah yang amburadul. Dimana Pemda dan panitia tidak punya pemahaman yang sama terhadap Perda dan Perbup sehingga terjadi simpang siur dan kericuhan penafsiran. Dimana ada panitia Pilkades yang mengesahkan, ada  juga yang membatalkan terhadap pencoblosan tembus semetris itu.

“ Bawa ke pengadilan perdata, bisa digugat, minta ganti rugi Rp. 5 Miliar gitu. Karena ada kesalahan penyelenggara. Karena ada perbup, tapi secara pribadi dia menyatakan tidak sah.” Pungkas Dewan yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here