Beranda Hukum Kriminal ITDC Keluhkan Tambang, Dewan: Siapa Yang Jamin Pekerjaan Bagi Penambang ?

ITDC Keluhkan Tambang, Dewan: Siapa Yang Jamin Pekerjaan Bagi Penambang ?

637
1
BERBAGI
Ketua Komisi 2 DPRD Loteng, M.Samsul Qomar menilai keluhan ITDC terhadap tambang harus disertai solusi bagi para pekerja

Koresponden Koranmerah [ Kamis, 6/12]


Komisi 2 DPRD Lombok Tengah menyayangkan sikap ITDC yang mengeluhkan penambangan yang dilakukan warga disekitar gunung Prabu yang dianggap mengganggu pariwisata.

Menurut ketua Komisi 2 , M.Samsul Qomar, harusnya ITDC mengetahui bahwa tambang rakyat tersebut sudah ada sejak puluhan tahun lamanya. Dimana sejauh ini dibiarkan begitu saja oleh Pemda.

” Kalau sekarang tiba tiba ada pihak kayak ITDC menyalahkan penambang, ya saya pikir mereka sedang bangun kesiangan.Terus kalau tambang itu di tutup siapa yang menjamin pekerjaan bagi rakyat penambang yg mencari nafkah di sana ? Ada yang berani jamin ga ? .” Kata Samsul Qomar.

Menurut Qomar, Kalau ITDC merasa terganggu dengan aktifitas tambang harusnya mereka menyiapkan way out atau jalan keluar untuk rakyat penambang dan jaminan perbaikan ekonomi bukan menyalahkan rakyat yang bertahan hidup.

” Mungkin ada sebagian yang dari luar tapi intinya masyarakat sekitar yang lebih banyak. Nah percuma pariwisata kita maju lux dan mewah tapi masyarakat sekitarnya lapar. Mending tidak usah ada saja sekalian, semua pembangunan kan untuk hajat hidup orang banyak bukan untuk kelompok saja atau pengusaha saja.” Jelas politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa MSQ ini juga menyebutkan adanya penambangan yang masih di gunung Prabu tidak lepas dari gagalnya Pemda Lombok Tengah mewujudkan visi dan misinya. Ditambah lagi kondisi rakyat di era Jokowi yang serba mahal, harga bahan pokok mahal, BBM 12 kali naik, TDL naik, lapangan kerja juga susah.

” ini bukti bahwa pemerintah daerah kita tidak mampu membuat lapangan kerja baru untuk masyarakat. Padahal visi misi Suhaili-Normal dan Suhaili-Pathul membuka 1000 lapangan kerja baru melalui UMKM pun tidak bisa terwujud, sehingga tidak ada pihak manapun yang boleh menyalahkan masyarakat penambang khususnya apalagi saat ini kondisi negara sedang kesulitan.

MSQ mengakaui jikalau sesuai undang undang memang antara wisata dan penambangan sangat bertolak belakang. namun menurutnya ini adalah masalah keterpaksaan karena rakyat butuh makan dan kebutuhan hidup sehari hari.

” Ini keterpaksaan, karena alam dan isinya ini adalah milik rakyat harusnya pemerintah menyiapkan jalan lain untuk rakyat dalam mengais rezeki bukan mengkambing hitamkan mereka.” Pungkasnya.

1 KOMENTAR

  1. Adlh hal yg miris memang manakala kemajuan pembangunan berbanding terbalik dgn kehidupan rakyat yg msh meraba dgn apa mereka mesti memiliki taraf hidup yg setara dgn ritme pembangunan?…sy org selatan & sedikit banyak mengetahui kalau penyerapan tenaga kerja di kek mandalika benar2 jauh dr asumsi publik bhw kami disini cm dibutuhkan utk tenaga2 non teknis. Yg populer adlh diangkat jd SATPAM/security ITDC, itupun dijadikan ajang politik lokal terselubung oleh oknum2 yg ingin menempati posisi tertentu di msy..sementara nasib sang pemilik tanah di wilayah kek mandalika beda lg…ini cuma sekelumit realita kami yg akhirnya mencoba berikhtiar melalui sebongkah batu yg konon mengandung emas! Yg jelas kami tdk pernah meminta kerjaan or jabatan pd pmrnth…kami berusaha sendiri tnp bantuan negara, & jk hal itu disalahkan oleh konsorsium yg mw menambang devisa lwt pariwisata maka harus di mana lg kami mencari penghidupan? Sy ingin wakil rakyat berbicara bnyk dlm mslh ini cz ini menyangkut rakyat kecil yg termarginalisasi oleh roda pembangunan..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here