Beranda Hukum Kriminal Lindungi Pekerja Migran, Lobar Luncurkan LTSA

Lindungi Pekerja Migran, Lobar Luncurkan LTSA

197
0
BERBAGI
buruh migran Lobar butuh perlindungan Foto: Referensi

Koresponden Koranmerah [ Jumat, 7/12]


Untuk melindungi para pekerja migran, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lombok Barat) meluncurkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI).

Hadir pada peluncuran itu Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Staff Ahli dan Staff Khusus Kementerian Tenaga Reyna Usman dan Maria Magdalena, Asisten Deputi Kemenko PMK Wagiran, Direktur KVPD BNP2TKI Haposan Saragih, dan Pengurus dari dua asosiasi penyalur tenaga kerja migran tingkat Provinsi NTB.

Fauzan mengapresiasi penyediaan LTSA bagi tenaga kerja asal Lombok Barat yang akan bekerja ke luar negeri. Ia berharap kedepan LTSA ini harus segera disosialisasikan dan memanfaatkan jaringan yang ada, mulai dari para Kepala Dusun, para Kepala Desa dan para Camat, bahkan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

“Di Lombok Barat, masyarakat kita yang memiliki keinginan buat bekerja di luar negeri relatif tinggi, walaupun tingkat pengangguran terbukanya relatif kecil yaitu hanya 3,12 persen saja,” kata Fauzan Khalid, di Kantor Disnaker Lombok Barat, Rabu (5/12/2018).

Lebih jauh, Fauzan menyatakan, bahwa LTSA ini adalah inisiatif luar biasa dari Pemerintah Daerah, sehingga untuk efektivitasnya harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.

“Tingkatkan koordinasi dengan lembaga vertikal keimigrasian, namun juga dengan instansi horizontal seperti Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” pintanya.

Fauzan meyakini, LTSA tersebut akan menjadi salah satu upaya perbaikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI dari Lombok Barat.

“Ini adalah upaya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara, Kepala Disnaker Lombok Barat, Rusditah menyampaikan bahwa pemerintah membuktikan kehadirannya dalam melayani masyarakat, terutama kepada calon TKI yang akan bekerja keluar negeri.

“LTSA bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, penempatan dan perlindungan, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Senada, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan RI Reyna Usman mengatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pekerja Migran Indonesia.

“Dengan adanya tempat ini (LTSA) para calon Pekerja Migran Indonesia bisa mengurus administrasi dengan mudah, cepat. dan aman karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan,” ujar perempuan berkaca mata itu.

Reyna menambahkan bahwa per tanggal 22 November 2017 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam regulasi itu, kata Reyna, komitmen Pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya.

Sebagai informasi, di seluruh Indonesia sampai saat ini total 32 Layanan Terpadu Satu Atap P2TKI sudah terbentuk. Untuk Provinsi NTB sudah terbentuk 5 LTSA P2TKI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Pemkab Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here