Beranda Nasional Hasil Pemeriksaan BPK NTB Akhir 2018, Dana Desa Jadi Warning

Hasil Pemeriksaan BPK NTB Akhir 2018, Dana Desa Jadi Warning

560
0
BERBAGI
BPK RI Perwakilan NTB saat menggelar Media Workshop dalam rangka ekspos Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018

Semester 11 tahun 2018
Koresponden Koranmerah [ Rabu, 12/12]


Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan ( BPK) Nusa Tenggara Barat menggelar Media Workshop mengenai hasil pemeriksaan BPKP NTB semester II tahun 2018, Rabu [12/12].

Hasil pemeriksaan ini disampaikan atas hasil dari proses audit yang selesai pada bulan November 2018 yang berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP PDTT) atas belanja modal tahun anggaran 2018, pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 dan efektifitas serta pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018.

Hal yang harus diperhatikan setelah penyerahan LHP oleh BPKP NTB ke DPRD dan Kepala Daerah jelas Ketua BPKP NTB hanya ada 3 point yakni “pertama, LHP PDTT atas belanja modal tahun anggaran 2018, kedua, LHP PDTT atas pengelolaan Dana Desa Tahun anggaran 2017 sampai dengan semester I 2018, serta LHP Kinerja atas efektifitas dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa serta alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan Semester 1 tahun anggaran 2018 pada kabupaten Lombok Barat.”Jelas Ketua Perwakilan BPK NTB Hery Purwanto.

Pada LHP PDTT atas belanja modal tahun anggaran 2018, ketua BPKP NTB menguraikan temuan di empat kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sampel yakni kabupaten Sumbawa, kabupaten Bima, kota Bima serta kabupaten Dompu.

Sedangkan untuk LHP PDTT atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017- 2018, BPKP NTB mengambil sampel di dua Kabupaten saja yakni kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Sumbawa. Urai ketua BPK NTB.

Khusus untuk kabupaten Lombok Tengah, BPKP NTB melakukan audit di sepuluh desa dengan uraian ada 3 kepala desa yang sudah menjadi tersangka.

Untuk Dana Desa ini, Kepala BPK memberikan warning agar diperhatikan dengan seksama. besarnya anggaran dana desa yang dikelola pihak desa berpotensi disalah gunakan jika tidak ada pengawasan yang ketat.

” Dari situ sudah ada warning bahwa memang desa desa kita yang saat ini mengelola dana yang tidak sedikit. bagi kami di daerah adalah suatu dana yang besar perlu perhatian dan warning.” Tandas Hery Purwanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here