Beranda Hukum Kriminal Serukan TNI Tarik Pasukan, Gubernur Papua Bisa Dihukum Jika Dukung KKB

Serukan TNI Tarik Pasukan, Gubernur Papua Bisa Dihukum Jika Dukung KKB

326
0
BERBAGI
Kapendam Cenderawasih, Muhammad Aidi

Koresponden Koranmerah [Minggu,23/12]


Untuk Kodam XVII/Cenderawasi menegaskan tidak akan menarik pasukan dari Kab. Nduga. Hal ini ditegaskan Kapendam Muhammad Aidi menyikapi Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua pada hari Kamis (20/12/2018) kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri.

Dimana Lukas meminta agar Presiden menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pasca terjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang Pahlawan Pembangunan Papua di Puncak Kabo Distrik Yigi Kab. Nduga pada tanggal 1-2 Desember lalu.

” Saya sudah baca seruan tersebut yang diberitakan oleh beberapa media.Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRP serta pihak-pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya sebaga pemimpin, pejabat dan wakil rakyat.” Kata Kapendam XVII/Cenderawai Kolonel Inf Muhammad Aidi.

Menurut Aidi, seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional.

Kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara guna melindungi segenap Rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia.

” Kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan Negara malah didukung dan dilindungi.” Katanya.

Seperti diketahui, sampai sekarang masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya sehingga pernyataan Gubernur Papua yang meminta TNI untuk menghentikan penyerbuan KKB Papua sangat disesalkan.

” Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR? Dimana hati nurani Saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?.” Sergah Aidi.

Lebih lanjut Aidi menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama Pasal 67 menyebutkan Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan program strategis nasional.

” Dengan demikian bila, Gubernur Papua LE bersikap mendukung perjuangan Separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis Nasional maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum.” Pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here