Beranda Hukum Kriminal Diduga Korupsi Rp 5,8 T, Kepala Daerah Asal PDIP Pecahkan Rekor Korupsi...

Diduga Korupsi Rp 5,8 T, Kepala Daerah Asal PDIP Pecahkan Rekor Korupsi Tertinggi

665
0
BERBAGI
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi [dilingkari]/Net

Editorial Koranmerah [Rabu,6/2]


Potensi kerugian negara akibat perkara suap perizinan tambang dengan tersangka Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi, mencapai Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Nilai itu lebih besar dari kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan BLBI sebesar Rp4,58 trilun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, sebagai tersangka korupsi perizinan perusahaan tambang.

Supian diduga kuat telah memberikan izin untuk menambang bagi tiga perusahaan yakni PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining (AIM) di Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode 2010-2015. Padahal, ketiga perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan penambangan di kabupaten tersebut.

Berdasarkan perbuatannya itu, maka penyidik KPK mengenakan Bupati Supian dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Apabila merujuk ke pasal tersebut, maka berisi aturan bagi orang yang melawan hukum sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Tidak tanggung-tanggung ancaman hukuman penjara berkisar 4-20 tahun. Selain itu, ada pula denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Supian Hadi terpilih memimpin Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kali kedua pada 9 Desember 2015 lalu. Dalam Pilkada pada tahun tersebut, ia dan wakilnya, M. Taufiq Mukri berhasil meraih 112.179 suara atau setara 63,77 persen suara.

Menurut pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, dugaan korupsi di lakukan Supian terjadi karena ada ceruk untuk meraup keuntungan dari kekayaan sumber daya alam di daerahnya. Namun sumber daya alam yang kaya kerap berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat yang hidup miskin.

“Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi bahwa elit-elit politik itu menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk mengeruk kekayaan mereka,” ujar Emerson, Sabtu (2/2/2019) dilansir Tirto.id.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here