Beranda Publik Politik Pendamping Desa Jadi PPK, Pemuda Pancasila Loteng Sebut Melanggar Hukum

Pendamping Desa Jadi PPK, Pemuda Pancasila Loteng Sebut Melanggar Hukum

414
0
BERBAGI
Pemuda Pancails Loteng Sorot Pendamping Desa merangkap jadi Anggota PPK

Koresponden Koranmerah [Jumat, 8/3]


Terkait dengan rangkap jabatan yang terjadi di tubuh PPK dan pendamping Desa di Loteng, Pemuda Pancasila Lombok Tengah menyebutkan bahwa ini pelanggaran terhadap aturan, karena terjadinya juga double payment alias dua kali pembayaran.

” Untuk itu pihak DPMD harus segera bersikap begitu juga KPUD Loteng segera melakukan tindakan memanggil siapa saja anggota PPK yang double jabatan,” kata ketua Pemuda Pancasila, M.Samsul Qomar.

Qomar menyatakan menurut info yang ia terima, terdapat di beberapa kecamatan. Ia meminta KPUD Lombok Tengah tidak main-main dengan aturan yang sudah jelas,

” Selain pelanggaran hukum, kejadian ini juga merugikan negara. Satu orang kita mau pertahankan dengan menabrak aturan yang ada merugikan negara pula kan ini tidak baik untuk ke depan,” katanya.

Menurut Qomar, harusnya tanpa disurati KPUD dan DPMD Lombok Tengah segera bersikap tentang rangkap jabatan ini. KPUD Loteng diminta menjaga profesionalitas PPK agar anggota PPK tersebut bisa bekerja dengan tenang.

” Terhadap oknum yang merasa rangkap jabatan jangan rakuslah apalagi yang di lakukan itu menyalahi aturan dan hukum. Kita tunggu action KPUD dan DPMD Loteng dalam menyikapi double job dan double payment ini,” kata mantan ketua KNPI Loteng ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here