Beranda Publik Politik Pegiat LSM Kecam Ketua Forum Kades Loteng. Provokasi Kades Lawan Pemda

Pegiat LSM Kecam Ketua Forum Kades Loteng. Provokasi Kades Lawan Pemda

441
0
BERBAGI
Ketua Tipak Lombok, Apriadi Abdi Negara

Koresponden Koranmerah [Minggu,17/3]


Pegiat LSM dari Tim Investigasi Kemanusiaan [Tipak] Lombok menilai pernyataan Ketua Forum Kades Sahim erat kaitannya dengan batalnya Kades Ungge menepati janjinya untuk membatalkan pemecatan perangkat desa.

Dimana pernyataan ketua FKD Loteng yang dianggap berlebihan saat hearing di Kantor DPRD Lombok Tengah beberapa waktu lalu yang seolah memprovokasi Kades agar melawan Pemda berkaitan dengan pemecatan perangkat desa.

” Saya menduga ketua FKD Loteng semakin memprovokasi kades-kades lain untuk melawan Pemda untuk tidak taa pada aturan yang berakibat pada konflik di tengah masyarakat khususnya di Ungge,” kata ketua Tipak Lombok, Apriadi Abdi Negara di Jakarta saat dihubungi lewat pesan singkat.

Untuk itu, ia meminta Ketua Forum Kades itu tidak hanya bicara asal tanpa landasan hukum. Ia menilai alasan pemecatan perangkat desa karena tidak sejalan dalam visi-misi adalah alasan yang tidak bisa diterima. Karena sudah jelas Pemda mengeluarkan aturan agar Kades tidak memecat perangkat desa.

Misalnya di desa Ungge. ia menyebutkan Kades Ungge sudah sewenang-wenang melakukan pemecatan perangkat desa dengan melanggar aturan.

” Jadi saya katakan kepada ketua FKD Loteng hati-hati. Jangan masyarakat Ungge yang kontra terpancing dengan pernyataan anda,” katanya pria asal Ungge ini.

Untuk di Ungge sendiri, Apriadi menyebutkan berdasarkan rapat pada hari senin, [11/3/19] lalu di Aula DPMD yangmana difasilitasi langsung DPMD dan seluruh tokoh masyarakat Ungge, pada saat itu kades ungge meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji batal melakukan pemecatan perangkat desa.

” Namun kades ungge sampai hari ini tidak merealisasi kesepakatan dan janji secara lisan di hadapan seluruh tokoh dan pejabat terkait,” tandasnya.

Apriadi menegaskan jika Kades Ungge tidak segera menempati janjinya , maka akan ada persoalan kondisifitas di Desa Unggu akibat ulah kades yang ngotot melanggar aturan.

” Kalau ini tetap dilakukan untuk tidak mencabut SK yang dikeluarkan sama artinya dengan telah melakukan kebohongan terhadap pejabat dan publik,” jelas Apriadi panjang lebar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here