Beranda Nasional Terima Hasil Diskusi, Penjelasan Kabag Hukum Dirjen Terkait SK Perubahan Nama Bandara

Terima Hasil Diskusi, Penjelasan Kabag Hukum Dirjen Terkait SK Perubahan Nama Bandara

616
0
BERBAGI
Ketua Forum Diskusi Lombok Independent, Muhanan saat memberikan berkas hasil diskusi ke Kabag Hukum Dirjen Kementerian Perhubungan Udara

Koresponden Koranmerah [Senin,25/3]


Forum Diskusi Lombok Independent menyerahkan notulensi hasil diskusi terhadap perubahan nama bandara internasional Lombok, dari Lombok Internasional Airport ke Zaenudin Abdul Majid.

Dalam notulensi tersebut juga 3 kepala desa lingkar bandara, yakni desa Tanak Awu, Penujak dan Ketare membuat pernyataan menolak perubahan nama bandara.

Ketua Forum Diskusi Lombok Independent, Muhanan dan tim diterima oleh Sekretaris Dirjen Penerbangan Udara, Nur Isnin dan Kabag Hukum, Endah. Muhanan menyerahkan berkas hasil diskusi dan pernyataan penolakan dari 3 kades lingkar bandara.

Menurut Muhanan, penting diperjelaskan status Surat Keputusan Menteri terkait perubahan nama bandara setelah usai masa percobaan selama 6 bulan sejak dikeluarkan pada 5 September 2018 yangmana mencapai batas tenggat waktu pada 5 Maret 2019.

” Kenapa kami mengadakan diskusi kemaren, itu untuk publik paham posisi dan status SK yang sudah dikeluarkan Menteri. kKta juga tidak bertanya lagi, jadi atau tidak dilakukan perubahan nama bandara. Itu pertanyaan masyarakat juga,” kata Muhanan.

Muhanan berharap ada kejelasan status secara hukum usai 6 bulan masa percobaan, mengingat adanya gelombang aspirasi masyarakat yang menolak perubahan nama bandara.

” Kita mengetahui, ada banyak gelombang penolakan baik dari Pemda dan warga lingkar bandara terhadap pergantian nama bandara tersebut,” katanya Muhanan menegaskan.

Muhanan juga menekankan kepada Dirjen terhadap adanya informasi yang berkembang bahwa SK perubahan nama bandara dikaji ulang oleh kementerian.

Sementara itu, Kabag Hukum Dirjen Perhubungan Udara, Endah menjelaskan bahwa sepanjang tidak ada perintah dari presiden dan pencabutan dari menteri, maka SK perubahan nama bandara tetap berlaku.

” Bukan dikaji atau ditunda. yang namanya penetapan, itu kan tidak bisa dicabut kembali. Kecuali, itu sifatnya Urgensi karena ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan. Itu penetapan. Jadi menteri yang mengeluarkan itu,” terang Endah.

Selain itu, akibat dari SK Kementerian terhadap perubahan nama bandara, kementerian juga sudah memberitahukan kepada Lembaga Bandar Udara Internasional karena berkaitan dengan urusan teknis penerbangan secara internasional.

” Ini tidak gampang mencabut ini, karena ini diseluruh dunia tahu. bahwa itu nanti, setelah ini keluar, maka terbitlah notice to airmen untuk operasional. Hanya orang teknis yang mengerti masalah itu. Lembaga penerbangan internasional itu tahu, bahwa bandara udara Lombok itu sudah berubah menjadi bandara udara Zaenudin Abdul Majid,” katanya.

Namun demikian, peluang dirubah kembali SK yang sudah ada tetap terbuka, tergantung hasil kesepakatan antara Pemprov NTB dan Pemda Loteng serta elemen lainnya termasuk warga lingkar bandara. Dimana sebelumnya Gubernur Zul telah membuat keputusan persoalan nama bandara akan dibahas usai Pilpres.

Kementerian setuju, jika persoalan nama bandara ini dibahas usai Pilpres mengingat kondisi politik saat ini yang begitu memanas. Apapun hasil rapat koordinasi tersebut, nanti akan menjadi pertimbangan kementerian.

” Apapun hasilnya nanti disampaikan. Jadi Gubernur dan bupati bersurat jadi satu disampaikan ke menteri perhubungan. apapun hasilnya. Apalagi sekarang bulan politik. Makanya ini menteri bilang sudah didiamkan, ditunda bukan dalam arti secara bagaimananya ya [pembahasan]. karena ini efeknya berat,” pungkas Endah.

Nantinya jika ada keputusan lain dari kementerian usai Pilpres setelah menerima surat dari Gubernur dan Bupati, maka akan disampaikan kembali kepada Lembaga penerbangan internasional karena berkaitan dengan teknis penerbangan secara internasional.

Kementerian juga meminta warga menjaga stabilitas di area bandara, karena jika terus bergejolak dan diketahui oleh Lembaga Penerbangan Internasional maka dikhawatirkan akan dicabutnya izin penerbangan langsung ke luar negeri. Hal ini tentu yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri.

” Jadi clearkan itu di bawah, singkronisasikan antara gubernur dan bupati,”tandas Endah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here