Beranda Publik Politik TNI Dan Polri Tegaskan Netral: Jangan Ajak Kami Berpolitik

TNI Dan Polri Tegaskan Netral: Jangan Ajak Kami Berpolitik

219
0
BERBAGI
Bawaslu Lombok Tengah saat sosialisasi pengawasan Pemilu

Koresponden Koranmerah [ Kamis, 28/3]


Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU ) Kabupaten Lombok Tengah mengadakan sosialisasi Pengawasan Netralitas TNI/ POLRI dan ASN, Kamis, [28/03/2019].

Sosialisasi pengawasan netralitas TNI/ POLRI dan ASN ini diadakan sebagai bentuk tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional tentang Pengawasan oleh Bawaslu RI di Bali.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa unsur seperti unsur Partai Politik, ASN, TNI serta Polri lingkup Kabupaten Lombok Tengah. Pelibatan unsur – unsur tersebut dianggap perlu agar, di Kabupaten Lombok Tengah tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu.

” Pengadaan sosialisasi ini merupakan follow up dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Bawaslu RI di Bali dalam hal pengawasan,” kata Lalu Fauzan Hadi, Anggota Bawaslu Loteng dalam penyampaian materinya.

Acara sosilisasi ini melibatkan Tiga unsur pemateri, yakni materi pertama dari Kodim Lombok Tengah yang diwakili oleh Lettu Suliono, S.Ip selaku Pasi Inteldim di Kodim 1620 Lombok Tengah.

Dalam materinya, Lettu Suliono mempertegaskan Netralitas dari TNI dalam Pemilu 2019. Dia memaparkan sikap netralitas TNI ini sudah diatur Berdasarkan UU RI No.10 dan UU No.42 Tahun 2008 ,
Peraturan KPU No. 28 Tahun 2008.

” Jadi kesimpulannya adalah jangan main-main dengan masalah netralitas dan kami pun tidak bermain dengan netralitas, sebab TNI terlahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, itulah yang menjadi pedoman dalam TNI,” ungkap Lettu Suliono.

Oleh sebab itu, Kodim 1620 Lombok Tengah menjelaskan TNI berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan Pilpres yang jurdil dan bermartabat. Selain itu, TNI juga memastikan bahwa bangsa indonesia tidak boleh terpecah-belah hanya sebab Pilpres yang berlangsung 5 tahun sekali.

Mengenai ke netralitas TNI, Suliono mempertegas kembali agar para politisi tidak mengajak anggota TNI ikut-ikutan berpolitik apalagi sampai mengkampanyekan calon tertentu.

” Jangan ajak kami dan anggota kami untuk berpolitik praktis. Sebab jika itu bisa kita hindari secara bersama sama, sebisa mungkin kita akan wujudkan, politik TNI adalah politik Negara bukan politik tertentu, kami hanya akan mengetahui kondisi pelaksanaan Pemilu yang aman dalam masyarakat memilih, diluar tugas tersebut, dan fungsi tidak boleh terlibat secara perseorangan, satuan, instansi.” jelasnya

Selain itu, Pihak Kepolisian Resort Lombok Tengah juga menyampaikan hal yang sama tentang kewajiban netralitas pada Pemilu 2019. Polres Lombok Tengah, melalui AKP Herman Mengataka sebagai sikap netralitas POLRI dalam Pemilu 2019, Polisi tidak boleh menjadi pembicara, pendukung serta hal apapun dalam kegiatan politik praktis, bahkan jika ditemukan APK/ BK di jalanan, dan polisi bermaksud mengamankan ketertiban Lalu Lintas , maka polisi tidak boleh untuk melakukan penertiban sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan Panawascam terkait utuk melakukan penertiban.

” Perlu dicatat bahwa tugas dari Polri dalam Pemilu adalah pengamanan di masyarakat, dan itu sudah kami lakukan sejaka pendaftaran calon bulan Oktober 2018 kemarin,” ungkap AKP Herman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here