Beranda Press Liris Bupati Sampaikan LKPJ Tahun 2018 Ke DPRD Lombok Tengah. Berikut Isinya

Bupati Sampaikan LKPJ Tahun 2018 Ke DPRD Lombok Tengah. Berikut Isinya

85
0
BERBAGI
Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban [LKPJ] tahun 2018

Advertorial Koranmerah [Senin, 01/4]


Penyusunan dan penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2018, adalah sebuah keharusan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lombok tengah tahun 2016-2021, yang selanjutnya telah diubah dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2018, visi kabupaten Lombok Tengah adalah

” Terwujudnya kabupaten Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, dan bermutu”.

Penyampaian LKPJ Bupati Lombok Tengah tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan  yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 adalah  “Memacu investasi melalui penguatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatdengan prioritas pembangunan:

1.Penghayatan dan pengamalan nilai – nilai agama dan kearifan lokal;

2.Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan  sosial;

3.Peningkatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam

4.Peningkatan kualitas infrastruktur kabupaten dan penataan wilayah perkotaan praya;

5.Peningkatankapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin baik,yaitu tahun 2017 sebesar 64,36.

Upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan juga dilaksanakan secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan stakeholders terkait serta instansi lintas perangkat daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik [BPS], tahun 2018 angka kemiskinan di kabupaten Lombok Tengah mengalami  penurunan menjadi sebesar 13,87% dibandingkan tahun 2017 sebesar 15,31%.

Sejalan dengan upaya penurunan angka kemiskinan, maka upaya pengendalian jumlah penduduk terus dilakukan. Adapun laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 1,1%, menurun 0,03% dari tahun 2017 yang sebesar 1,13%.

Di sisi lain, perekonomian kabupaten lombok tengah semakin kuat ditopang kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah yang semakin baik, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta dikembangkannya berbagai potensi unggulan daerah.

Kinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2017 sebesar Rp.15,96 triliun.pdrb per kapita kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar rp.17.144.157,00. indikator pdrb ini dari tahun ketahun senantiasa menunjukkan trend positif.

Adapun pertumbuhan ekonomi kabupaten lombok tengah tahun 2017 sebesar 6,42%. lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,70%.rata–rata pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Tengah selama tiga tahun terakhir sebesar 5,91%.

Tidak kalah penting dan strategis dari berbagai upaya diatas adalah upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah danpelayanan publik, dengan capaian pada tahun 2018 antara lain:

1.Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Lombok Tengah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2.Nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017 dengan nilai 51,78 dan tahun 2018 meningkat mencapai nilai 52,02 dengan predikat cc dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

4.Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (ktp-el) tahun 2017 sebesar 76,93% dan tahun 2018 sebanyak 89,52%. tingkat kepemilikan kartu keluarga (kk) tahun 2017 sebesar 78,10%  dan tahun 2018 sebanyak 86,15%. sedangkan tingkat kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017 sebesar 73,41% dan pada tahun 2018 sebesar 78,60%.

Sedangkan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun 2018, dapat saya sampaikan sebagai berikut:

Pertama, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.000.817.203.189,170) dan terealisasi sebesar satu Rp.1.980.500.525.597,810) yakni 98,98%. Yang terdiri dari :

1.Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.194.640.639.337,170 dan terealisasi 96,24% yaitu Rp.187.324.323.969,810.

2.Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.460.212.041.000,00)dan terealisasi 99,23% atau Pp.1.449.014.029.739,00)

3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.345.964.522.852,00) dan  realisasi 99,48% Rp.344.162.171.889,00.

Kedua, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.180.147.657.905,96) dan terealisasi 93,27% atau Rp.2.033.415.179.494,27, yang terbagi atas:

1. Belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp.1.171.793.722.570,96 dan terealisasi sebesar 96,89% atau Rp.1.135.382.675.948,00.

2.Belanja langsung ditargetkan sebesar Rp.1.008.353.935.335,00) dan terealisasi sebesar 89,06% yakni Rp.898.032.503.546,27.

Ketiga, Penerimaan Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp.179.330.454.716,79) dan terealisasi sebesar 61,69% yaitu Rp.110.626.287.216,79.

Peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu, baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun masyarakat.

Oleh karena itu, disamping penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah, kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 menerima tugas pembantuan dari beberapa kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian; dan Kementerian Perdagangan, dengan nilai total anggaran sebesar Rp.18.936.276.000. Anggaran tersebut tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap laju pembangunan dan perekonomian kabupaten Lombok Tengah.

Selain itu, sebagai upaya akselerasi mewujudkan lombok tengah beriman, sejahtera dan bermutu, maka pada tahun 2018, pemerintah kabupaten Lombok Tengah juga telah menyelenggarakan beberapa kerjasama strategis dengan daerah atau lembaga lain, antara lain dengan pemerintah kota Bandung, pemerintah kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), IPDN dan berbagai kerjasama lainnya. [humas]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here