Beranda Hukum Kriminal Diduga Korupsi Berjamaah SPPD Fiktif, DPRD Lombok Barat Didemo

Diduga Korupsi Berjamaah SPPD Fiktif, DPRD Lombok Barat Didemo

549
0
BERBAGI
Demo Ampes NTB di Kantor DPRD Lobar. Insert: Ketua DPRD Lobar, Imam Kafali

Koresponden Koranmerah [Selasa, 02/4]


Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak Jakarta [Ampes] NTB melakukan Demonstrasi di depan Gedung DPRD Lombok Barat terkait dugaan SPPD Fiktif tahun 2018 yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan di Lombok Barat, Selasa, 02/04/2019.

Masa aksi yang berjalan dari kota Mataram sampai Kantor DPRD Lobar tersebut menduga bahwa SPPD yang Fiktif tersebut dilakukan secara berjamaah, yang mana diduga melibatkan beberapa orang dari unsur DPRD Lombok Barat.

Tiba di depan kantor DPRD Lombok Barat, perwakilan massa menggelar orasi secara bergiliran. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap kasus ini.

“Kedatangan masa aksi untuk menanyakan beberapa kasus terhadap dugaan oknum DPRD Lombok Barat membohongi rakyat dengan SPPD fiktif, DPRD seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan malah sibuk urus kunjungan kerja yang tidak ada hasilnya. Kinerjanya yang buruk tidak mencerminkan kehormatannya selaku anggota DPRD, apalagi Ketua DPRD Lobar sangat tidak bermartabat, sikap arogansi dengan gaya premanisme untuk menakut -nakuti masyarakat Lombok Barat sungguh tidak etis, “. Ungkap M Alhaetami, Korlap Aksi dalam orasinya yang berapi-api.

Sementara Koordinator Wilayah Ampes, Aziz Muslim membacakan sejumlah point tuntutan mereka. Dimana Ampes meminta penegak hukum mengusut tunas kasus dugaan SPPD Fiktif yang bernilai Miliaran tersebut telah merugikan masyarakat Lombok Barat yang diduga secara bersama-sama oleh para oknum dewan tersebut.

” Meminta pertanggung jawaban ketua DPRD Lombok Barat atas tindakan premanisme yang dilakukan terhadap aktivis Lombok Barat. Meminta kepada saudara Imam Kafali bertanggung jawab atas dugaan kasus SPPD fiktif yang dilakukan secara berjamaah,” katanya.

Sementara itu Imam Kafali, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat yang menemui masa aksi mengatakan bahwa SPPD fiktif tersebut dilakukan sebelum dirinya resmi dilantik.

” Yang pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada saudara Al Haitami sebab kedatangannya waktu itu kurang pas sebab ada pertemuan khusus dan sangat penting dengan pimpinan daerah, sudah saya kasih tau, terkait dengan SPPD Fiktif, saya dilantik bulan April, mana mungkin saya bantu sebab dalam keadaan yang berbeda,” kata Imam Kafali.

Lebih tegas lagi, Ampes mengancam, jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, baik oleh aparat maupun ketua DPRD Lombok Barat, maka Ampes akan menggelar aksi di kantor KPK Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here