Beranda Nasional Viral Videonya Beri Amplop Ke Kyai, Luhut Dilaporkan. Ini Dugaan Pelanggarannya

Viral Videonya Beri Amplop Ke Kyai, Luhut Dilaporkan. Ini Dugaan Pelanggarannya

264
0
BERBAGI
ACTA saat melaporkan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Editorial Koranmerah [Jumat, 05/4]


Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menteri Koodinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhur Binsar Paijaitan (LBP) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu]. Demikian diberitakan Harian Terbit.

Laporan dilakukan ACTA terkait viralnya video LBP yang memberikan amplop kepada Kyai Zubair Muntasor, pengasuh pondok pesantren di Bangkalan, Madura. Saat penyerahan amplop, LBP juga naik mobil Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf Amin.

Anggota ACTA Hanfi Fajri, SH berharap adanya penegakan hukum terkait pelaporan LBP ke Bawaslu. Hukum harus berlaku sama terhadap siapapun yang melanggar hukum tanpa harus ada diskriminasi. Oleh karenanya hukum jangan hanya berlaku untuk masyarakat bawah atau yang bersikap oposisi terhadap pemerintah.

“Kami berharap dengan laporan ACTA ini agar LBP dapat diperiksa dan diberikan sanksi hukum sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Hanfi Fajri, SH di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (5/4/2019) seperti dilansir Harianterbit.com

Hanfi menegaskan, LBP harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 547 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau menrgikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sebagai pejabat Negara, sambung Hanfi, LBP juga berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Pasal 283 ayat (2) UU PEMILU : “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Terkait apakah ACTA yakin laporannya akan ditindaklanjuti Bawaslu, Hanfi memaparkan, “Yakin atau tidak kami tidak bisa pastikan, tapi setidaknya kami sudah menggunakan hak untuk melaporkan dengan dugaan adanya pelanggaran pemilu,” paparnya.

Dalam pelaporan tersebut  ACTA juga membawa bukti video Luhut pada saat memberikan Amplop yang disertai dengan meminta bantuan dukungan untuk paslon nomor urut 01. Bukti tersebut berbentuk flasdisk.

Seperti diketahui beberapa hari ini di media sosial sedang viral tentang video Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan amplop kepada seorang Kyai Zubair Muntasor, di Bangkalan, Madura. Dalam video juga terlihat Luhut datang dengan mobil Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf Amin.

Dari Video tersebut diketahui pula bahwa pak Luhut meminta kepada sang kyai untuk memberitahukan kepada Umat dan Santri agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan “baju putih” pada 17 April mendatang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here