Beranda Publik Politik Dewan Loteng Setuju Bahas Ranperda LPJ APBD 2018. Ajukan Sejumlah Pertanyaan

Dewan Loteng Setuju Bahas Ranperda LPJ APBD 2018. Ajukan Sejumlah Pertanyaan

186
0
BERBAGI
Ketua DPRD Lombok Tengah, H.Ahmad Fuaddi saat menerima dokumen pemandangan fraksi

Koresponden Koranmerah [Selasa, 11/6]


Dewan Lombok Tengah menggelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, [Selasa,11/6].

Hadir dalam sidang ini Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri. Sidang ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lombok Tengah, H.Ahmad Fuaddi didampingi oleh unsur pimpinan yakni Burhanudin Yusuf, M.Nasib dan Ahmad Ziadi.

9 Fraksi yakni Golkar, PBB, PPP, Hanura Perjuangan, PKS, Gerindra, PKB, Demokrat dan Nasdem sepakat memberikan apresiasi terhadap diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] kepada Pemda Lombok Tengah terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan APBD tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI.

Namun demikian, sejumlah fraksi memberikan catatan dan pertanyaan seputar nota keuangan yang disampaikan oleh Pemda beberapa waktu lalu.

Fraksi PKS misalnya mempertanyakan pendapatan aset daerah yang tidak tercatat dalam nota keuangan. PKS menilai pendapatan dari sejumlah ruko yang ada di kota Praya luput dari pencatatan. Hal ini dipertanyakan oleh PKS melalui Juru Bicaranya H.Supli.

” Di lembaran dokumen, romawi 15, huruf B dan C ternyata bahwa dokumen itu menyertakan kinerja capaian kegiatan pada tahun 2017, tidak terdapat 2018. Lebih lebih kemudian, di lembaran itu tercantum tentang kondisi pendapatan aset pemerintah daerah Lombok Tengah yang ada di jalan Sudirman. di Pusat Pertokoan. Di dokumen itu, banyak toko-tokoh yang tidak tercantum disitu,” kata H. Supli.

Selain itu, Supli berharap pemerintah melakukan intervensi terhadap kepengurusan takmir masjid Agung Praya yang menurut PKS tidak berjalan baik. Dimana kondisi bangunan masjid Agung tidak terurus dengan baik.

Sementara itu Fraksi PBB lewat juru bicaranya, Didik Ariesta menekankan agar Pemda Lombok Tengah memperhatikan kondisi SDM mengingat sejumlah mega proyek nasional berada di Lombok Tengah.

” Jangan sampai kita jadi penonton di daerah sendiri,” katanya.

Selain itu, dewan juga mempertanyakan bangunan Aerotel Praya dan Hotel Tastura yang sampai saat ini tak kunjungi dikelola dan kondisinya mangkrak.

Sementara itu, PPP melalui jubirnya, H.Mayuki mempertanyakan kondisi pembangunan pasca gempa dan pasar Renteng Praya yang telah terbakar beberapa waktu lalu.

” Sampai saat ini belum diselesaikan, fraksi PPP meminta penjelasan Pemda,” kata Mayuki.

Sementara itu, tanggapan lebih detail berasal dari partai Gerindra, yang mempertanyakan kondisi Lombok Tengah kekinian. Meski memberikan apresiasi terhadap WTP yang diraih Pemda Lombok Tengah, namun tidak berpengaruh terhadap perbaikan kehidupan masyarakat Lombok Tengah.

” Pemberian WTP dari BPK RI, kami nilai kontradiktif dengan kondisi yang terjadi di masyarakat kabupaten Lombok Tengah, angka kemiskinan, penganggangguran, kekerasan, kekurangan air bersih setiap musim kemarau yang diderita oleh hampir semua masyarakat Lombok Tengah. pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat. SDM yang masih jauh dari harapan dalam menyongsong globalisasi yang sebentar lagi akan dihadapi masyarakat Lombok Tengah,” kata Muhibban.

Sementara itu, Fraksi Demokrat lewat jubirnya M.Samsul Qomar menyatakan isi pandangan fraksi Demokrat hampir sama dengan fraksi Gerindra. Demokrat menambahkan tetang kinerja PDAM Dan pejabat yang dinilai fraksi Demokrat salah tempat.

Sementara itu, Jubir Nasdem, Tohri dan Jubir Fraksi Hanura Perjuangan, Suhaimi, Jubir Golkar dan Jubir PKB, Ahkam hanya menyampaikan apresiasi tentang peraihan WTP oleh Pemda Lombok Tengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here