Beranda Publik Politik Bahas Soal Khilafah Vs Nation State, Ikadin Mataram Gelar Dialog Terbuka

Bahas Soal Khilafah Vs Nation State, Ikadin Mataram Gelar Dialog Terbuka

77
0
BERBAGI
Dialog Khilafah VS Nation State hadirkan Ulil Absar Abdala dan Ahmadiyah

Koresponden Koranmerah [Kamis, 25/7]


Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Mataram menggelar dialog terbuka bertema khilafah vs nation state di Mataram, Kamis, 25 Juli 2019.

Hadir dalam dialog Cendikiawan Muslim Indonesia, Ulil Abshar Abdalla, pihak dari Ahmadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Nahdlatul Ulama dan berbagai kalangan lintas agama.

Ketua Ikadin Kota Mataram, Irpan Suriadiata, mengatakan dialog terbuka ini merupakan bentuk kontribusi Ikadin untuk memberikan keilmuan tentang paham-paham yang ada di Indonesia.

“Ikadin sebagai organisasi advokat ingin berikan kontribusi melalui kegiatan diskusi. Sampai saat ini di negara muslim dan non muslim berkembang dan tidak bergesekan,” ucapnya.

Dia mengatakan, diskusi ini bukan untuk mempertentangkan suatu paham atau ideologi, tapi untuk mengetahui lebih dekat terhadap paham atau ideologi tersebut.

Hal senada diungkap Ketua DPD Ikadin NTB, Suryahadi. Dalam sambutannya dia menjelaskan diskusi bukan membenturkan antar keyakinan.

“Diskusi bukan untuk membenturkan, tapi untuk ilmu pengetahuan,” tandasnya.

Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), H. Saleh Ahmadi Mbsy, menjabarkan tentang Ahmadiyah. Dia menjelaskan apa yang selama ini ditakuti masyarakat adalah keliru, karena Ahmadiyah menurutnya, turut membela Islam.

“Semua fitrah manusia siapapun dia sejatinya memerlukan kasih sayang. Ini prinsipnya khilafah yang kita tawarkan lahir dari pohon rindang ini. Khilafah yang kita nikmati tidak menjadi momok,” tuturnya.

Dia menawarkan khilafah Ahmadiyah yang menurutnya tanpa batas.

“Khilafah yang kami Ahmadiyah yakini, pertama mampu menembus peradaban umat manusia. Janji Allah untuk orang beriman dan melakukan amal saleh,” terangnya.

Dia menjelaskan khilafah pertama Ahmadiyah pada 1889 di Qadian, India, dengan khilafah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. “Mirza konsen membela Islam saat Islam diserang dari berbagai penjuru. Aktif membela diri dari belenggu penjajah,” paparnya.

Cendikiawan Muslim Indonesia, Ulil Abshar Abdalla, dalam pemaparannya menjelaskan secara garis besar ada tiga jenis khilafah, ketiganya adalah khilafah politik, khilafah keagamaan dan khilafah rohani. Namun dalam Islam yang dominan katanya, adalah khilafah politik atau yang diistilahkan khilafah sia-sia.

“Dalam Islam yang dominan khilafah sia-sia atau khilafah politik. Khilafah sia-sia berlangsung lama dimulai wafatnya Rasulullah sampai hancurnya khilafah di Turki,” ucapnya.

Perubahan karakter khilafah zaman dahulu saat Muawiyah bin Abu Sofian mendeklarasikan khilafah menimbulkan protes, terutama di Madinah dan Makkah. “Kemudian muncul perang besar, korbanya tragis sekitar 700 penghapal Al-qur’an sahabat nabi tewas dibunuh,” jelasnya.

Ulil juga menjelaskan sejarah khilafah pasca Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Muawiyah bin Abu Sofian, kemudian diteruskan oleh anaknya Yazid bin Abu Sofian, hingga runtuhnya kekhilafan Utsmani.

“1923 khilafah politik berakhir. Kemudian ada dua gerakan khilafah di India dan di Arab, saat itu raja Saudi yang senang kejatuhan Turki Utsmani. Raja-raja Arab kepingin mengganti posisi khilafah. Kemudian di India, tapi pudar,” papar Ulil.

Setelah hancurnya khilafah muncul negara bangsa, dan bentuk lain khilafah yaitu khilafah berbasis persaudaraan agama, seperti Ahmadiyah. “Ini kekuasaan yang tidak mengenal batas bangsa negara, seperti Katolik,” ucap Ulil.

Terakhir, khilafah rohani yaitu para pengikut tarekat. “Mereka mengenal pemimpin rohani yang menjadi pemandu rohani,” terangnya.

Khilafah politik, kata Ulil, bersebrangan karena bertabrakan dengan negara modern yang diakui bangsa-bangsa. Imbasnya, khilafah ditolak di semua negara modern.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here