Wahana Lingkungan Hidup NTB menyoroti program sampah Zero Waste yang digaungkan oleh pemerintahan Zul-Rohmi saat ini. Program ini bertujuan untuk menangani sampah di NTB yang tidak ketulungan banyaknya yang berdampak buruk bagi lingkungan dan menganggangu keindahan wisata.
Menurut Direktur Walhi, Murdani, program Zero Waste adalah program yang sudah lama. Namun kini dijalankan kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Murdani memberikan apresiasi terhadap pemerintah Zul yang punya kepedulian lebih terhadap kondisi lingkungan terutama penanganan sampah.
” Satu isi kita kan apresiasi ini Zero Waste ini menjadi satu terobosan baru pemerintah provinsi yang sebenarnya program ini pemerintah pusat yang sudah lama ini. Tapi karena memang tingkat kepedulian pemerintah daerah berbeda-beda, mungkin gubernur yang sekarang punya kepedulian lebih dari sebelumnya,” jelas Murdani.
Namun demikian, Program Zero Waste ini tidak lepas dari kritik dan kelemahan. Walhi meminta agar program Zero Waste ini bukan saja program yang hanya booming di pemberitaan media, namun tidak ada aksi nyata di lapangan.
Walhi meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menjadikan program Zero Waste sebagai program pencitraan semata untuk keren-kerenan. Padahal di tingkat masyarakat sendiri, istilah ini asing dan tidak menyentuh pemahaman mereka terhadap kebersihan dan penanganan sampah.
” Zero Waste tidak hanya sebatas wacana saja. tidak menjadi program yang hanya jadi keren-kerenan gitu. Apalagi masyarakat kita tidak terlalu banyak mengenal istilah Zero Waste,” jelasnya.
Lebih lanjut Dani berharap pemerintah bisa membuat program dan istilah yang cepat dimengerti oleh masyarakat. Misalnya bisa menyandingkan urusan kebersihan dengan keagamaan.
” Didekatkan dalam kontek agama juga kan kebersihan adalah sebagian dari iman. itu juga mungkin bisa menjadi sebuah kearifan yang bisa dibuat menjadi konsep pendekatan terhadap masyarakat kita,” pungkasnya.
Program ini juga menurut Walhi belum masif dijalankan pemerintah. Harusnya ada pelibatan masyarakat di desa dengan memberdayakan masyarakat desa sehingga mengenal dan menjalankan program Zero Waste ini. Selain itu, sejauh ini pemerintah provinsi belum melibatkan pelaku industri baik itu pengelola mall, toko waralaba dan industri UMKM yang menyumbang sampah setiap hari.
” Kalau misalnya Zero Waste ini mau dimasyarakatkan, ya masyarakat harus terlibat. Jangan mau memasyarakatkan Zero Waste yang istilahnya saja masyarakat nggak banyak kenal gitu,” tandasnya.
