Beranda Hukum Kriminal KERAK NTB Laporkan Dugaan Korupsi Dana Program Zero Waste Sebesar Rp.4 Milliar

KERAK NTB Laporkan Dugaan Korupsi Dana Program Zero Waste Sebesar Rp.4 Milliar

218
0
BERBAGI
Ketua KERAK NTB, Fihiruddin saat menyerahkan berkas laporan di Ruang Pidsus Kejati NTB

Koresponden Koranmerah [Rabu, 28/8]


Koalisi Rakyat Anti Korupsi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KERAK Prov.NTB) melaporkan dugaan penyelewengan dana dalam program Zero Waste yang gencar dipromosikan oleh Pemerintah Provinsi NTB, [28/8].

Laporan KERAK NTB diterima langsung oleh Aspidsus di ruangan Pidana Khusus Kejati NTB.

Dalam keterangan persnya usai memasukan laporannya, Ketua KERAK NTB, Fihirudin menjelaskan laporan ini terpaksa ia adukan ke Kejati NTB mengingat adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program ini.

Dijelaskannya, Program ini pada dasarnya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup (LHK) Prov. NTB, sehingga bagian dari keseriusan Pemprov NTB langsung action dengan menggelontorkan dana hibah, yakni Pada Tahun 2018 sebesar Rp 1.5 Milliar dan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.5 Milliar Sehingga total anggaran program Zero Waste 2018 dan 2019 sebesar Rp 4 Milliar.

Dana sebesar itu menurut Fihir digunakan untuk pembuatan Gudang Sampah, Pembeliaan alat-alat pengelolaan sampah seperti Tonase dan lain-lain dan pemberian dana pembinaan dengan membentuk beberapa titik kelompok Bank Sampah di Kabupaten/Kota di NTB.

” Diduga kuat telah terjadi penyelewengan penggunaan dana hibah bantuan dalam menjalankan atau merealisasikan Program Zero Waste ini, sehingga menimbulkan kerugian negara. Hal ini berdasarkan para pihak yang menjalankan program ini kuat diduga melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jelas Fihir.

Lebih lanjut,  Dia menyebutkan beberapa modus dalam dugaan tindak pidana korupsi ini seperti Anggaran dana untuk 1 Bank Sampah sebesar Rp.30.000.000 dengan rincian, yakni Rp 10.000.000 untuk pembinaan dan Rp 20.000.000 untuk pembangunan sarana prasanan dan alat realisasi pelaksanaan Program Bank Sampah atau program Zero Waste.

” Tapi di perjalanan terjadi dugaan penyelewengan dengan katagori beberapa persoalan diantaranya, Bank Sampah tidak menerima sama sekali, Ada yang tidak sesui nominal, Menerima dana sarana prasarana tapi tidak ada dana pembinaan, ada yang menerima dana separuh baik pembinaan maupun sarana prasarana,” jelas Fihir merinci.

Untuk itu, Dia meminta agar Kejati NTB serius menindak lanjuti kasus ini dengan memproses laporan KERAK NTB secepatnya. Termasuk memintai keterangan para pihak yang diduga terlibat dalam program ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here