Beranda Publik Politik Tak Dilibatkan, BPD Ungge Gelar Musdes Evaluasi Kinerja Kades. Hasilnya Ke Bupati

Tak Dilibatkan, BPD Ungge Gelar Musdes Evaluasi Kinerja Kades. Hasilnya Ke Bupati

801
0
BERBAGI
BPD Desa Ungge saat menggelar musyawah desa terhadap kinerja kepala desa

Koresponden Koranmerah [Minggu, 10/11]


Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Ungga, kecamatan Praya Barat Daya, kebupaten Lombok Tengah, menggelar rapat guna mengevaluasi kinerja kepala desa Ungge, [9/11].

Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda desa Ungge yang bertempat di balai kantor Desa Ungge.

Rapat ini terpaksa digelar BPD Desa Ungge dengan sejumlah alasan mendasar terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa [ABPDes] Desa Ungge yang dilakukan oleh kepala desa Ungge dan jajarannya yang dinilai tidak terbuka. Bahkan pihak BPD mengungkapkan tidak dilibat sama sekali dalam pembahasan APBDes dan pelaksanaannya.

Menurut ketua BPD Desa Ungge, Gunawan. Pemdes Ungge terindikasi melanggar sejumlah aturan dalam menjalankan pemerintahan. Diantaranya Pemdes Ungge melanggar aturan berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan APBDes tahun 2019.

” Pemerintah desa Ungga tidak melaksanakan peraturan bupati nomor 27 tahun 2019. Yakni penetapan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran [PKA] yang seharusnya berasal dari Kasi Kesra dan Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa [TPBJ] seharusnya melalui kepala dusun setempat tempat pelaksanaan kegiatan,” kata Gunawan.

Selain itu, Gunawan menyebutkan Pemdes Ungge tidak memberikan jadwal kegiatan pelaksaan pembangunan dan tidak transparan dalam menggunakan anggaran serta tidak memberikan laporan Rencana Penggunaan Uang [RPU] kepada BPD.

Terlebih dalam pembahasan musrenbang desa tahun 2019 pemerintah desa Ungga tidak melibatkan BPD dalam penetapannya. Sehingga berdampak tidak terealisasikan RKPDes sebagai acuan pembuatan APBdes murni tahun 2020.

” Karena Pemerintah desa Ungga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berpedoman kepada APBdes tahun 2019 sehingga menimbulkan penyimpangan terhadap sepek yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Lebih parah lagi, Pemerintah desa Ungga tidak melakukan pembahasan APBDes Perubahan dengan BPD. Yang semestinya dilakukan mulai tanggal 1 September- 31 Oktober 2019.

Kata Gunawan, sebelum itu pihaknya sudah berkordinasi dengan baik kepada pihak Pemdes Ungge, namun ternyata tak kunjung diperbaiki.

” Musyawarah ini sebagai alat mengukur hasil kerja pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya tuntutan dari masyarakat,” pungkas Gunawan.

Rapat berjalan alot, sejumlah pihak memberikan masukan dan saran. Bahkn terjadi ketegangan. Namun musyawarah ini tetap bisa tuntas.

Hasil musyawarah desa ini, nantinya akan disampaikan ke Bupati Lombok Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahkan ke aparat penegak hukum.

Guna melengkapi laporan ke bupati, hari Selasa [ 12/11] besok akan dilakukan rapat internal guna melengkapi data penyimpangan, termasuk bukti surat undangan koordinasi ke kades yang meminta kades datang dalam rapat koordinasi dengan BPD, namun Kades Ungge tidak pernah mau datang.

” Ya kadesnya diberhentikan saja, masak kita mau dipimpin oleh Kades seperti ini 5 tahun kedepan. Bisa hancur desa Ungge ini,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here