Beranda Publik Politik Menuju IPM Lombok Tengah Tahun 2025. ‘On Fire’ Papan Atas

Menuju IPM Lombok Tengah Tahun 2025. ‘On Fire’ Papan Atas

0
BERBAGI
Dari kiri ke kanan: Ketua Komisi IV DPRD Loteng H.Supli,SH, Sekda Loteng Dr.Muhammad Nursiah, Akademisi Dan Peniliti Unram Dr.Basuki Prayitno,

Editorial Koranmerah.com


“Salah satu standar kita membuat target adalah IPM,”

Indeks Pembangunan Manusia [IPM] Lombok Tengah saat ini masih berada di urut buncit jika dibandingkan dengan kabupaten lain.

Bayangkan Lombok Tengah berada pada urutan ke tiga dari bawah, hanya menang dari Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Tentu memang ini tidak lepas dari besarnya penduduk Lombok Tengah yang mencapai 1,1 juta lebih yang mempengaruhi melorotnya IPM Lombok Tengah.

Data dari peneliti Unram yang mendisain percepatan peningkatan IPM Lombok Tengah menyebutkan Lombok Tengah optimis dalam lima tahun kedepan, kualitas Indeks Pembangunan Manusia [IPM] bisa mengejar kota Mataram atau kabupaten yang kini berada di posisi atas.

Tim Pengkaji strategi peningkatan IPM Loteng, Dr. Prayitno Basuki menyatakan dalam 5 tahun ke depan IPM Lombok Tengah bisa berada di posisi pertengahan. Artinya berada di urutan ke-6 dari posisi 8 saat ini. Dimana Loteng hanya berada di atas, Lombok Utara dan Lombok Timur.

Untuk mencapai target kabupaten dengan posisi IPM berada di pertengahan, Basuki menyebutkan dari tiga komponen IPM, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maka Pemda Loteng diminta fokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah.

” Dimensi pendidikan dan kesehatan ini butuh biaya besar dan prosesnya lama. Tapi kita mulai dari program ekonomi. Sektor ekonomi ini kita perkuat kerakyatan sesui basis seperti desa wisata, kemudian ekonomi kreatif untuk menunjang perkembangan pariwisata sehingga nilai tambah secara ekonomi masyarakat itu tinggi,” terang akademisi Unram ini dalam Seminar Strategi Peningkatan Indeks IPM Lombok Tengah yang digelar pada 11 Desember tahun lalu.

Dengan demikian, jika warga Lombok Tengah sudah meningkat secara ekonomi, maka dua dimensi lain dalam peningkatan IPM, yakni kesehatan dan pendidikan akan bisa tertanggulangi secara langsung. Karena masyarakat akan bisa menjangkau kesehatan dan pendidikan yang layak.

” Ketika orang produktif dan berpenghasilan tinggi, dia ndak mau sakit. Otomatis dia akan jaga kesehatannya. Otomatis tidak perlu program kuratif karena anggarannya besar. Untuk menangani satu penyakit saja, butuh banyak uang,” katanya.

Hal demikian juga, jika kalangan ekonomi lemah ini sudah mampu meningkatkan produktifitasnya maka secara otomatis akan meningkatkan pendidikan. Warga bisa membiayai pendidikan yang berkualitas untuk menunjang keahliannya atau mencetak regenerasi yang berpendidikan.

” Jadi rangkaiannya, dari bawah naik ke atas. dari ekonomi, kemudian kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Sementara untuk menangani persoalan kekinian, seperti anak yang terlanjur putus sekolah, tim pengkaji merekomendasikan agar dibuatkan program yang tepat sasaran, sehingga bisa diselesaikan secara cepat,” kelompok kelompok masyarakat yang tinggal terpencil dan putus sekolah, nah itu harus ada pendampingan,” katanya.

Di lain pihak, Basuki memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemda Loteng yang telah mampu meningkatkan Indeks IPM dari 64 menjadi 65,28 point. Artinya dalam setahun rata rata naik 1,2 point. Sehingga sampai tahun 2025 target IPM berada di jajaran tengah bisa tercapai.

Namun, pihaknya mewanti wanti Pemda Loteng bisa menekan angka pertumbuhan penduduk yang kini sudah mencapai Rp.1,1 Juta. Karena semakin besar jumlah penduduk, semakin berat perjuangannya meningkatkan IPM. Dimana diketahui saat ini, Lombok Tengah bersama Lombok Timur menjadi kabupaten yang paling besar jumlah penduduknya di NTB.

” Kita berharap masuk di jajaran tengah ya. Kalau sekarang nomor 8, ya sekitar nomor 6 mungkin punya potensi yang ada. tapi kalau nomor 2 atau 1, itu berat. kan kabupaten kota yang lain juga bergerak. Mereka juga lebih ringan karena penduduknya lebih sedikit,” tambahnya.

Selain itu, para pakar juga menyarankan agar Pemda Loteng benar benar memastikan, pembangunan KEK Mandalika dapat menyentuh masyarakat kelas bawah. Bukan saja keuntungannya dinikmati oleh para investor. Jika demikian, maka Loteng berpotensi besar mampu melompat lebih tinggi indeks IPM-nya.

” Itu pun KEK ini bisa kita arahkan sebagai penggerak ekonomi rakyat, tapi kalau KEK ini dijadikan sebagai penggerak ekonomi investor ya beda lagi,” tandasnya.

Pemda Loteng Optimis

Sekertaris daerah Lombok Tengah, HM Nursiah optimis Loteng bisa bangkit dan mengalahkan kabupaten dan kota yang lain di NTB. Dengan keberadaan KEK dan proyeksi pembangunan di Loteng, pihak meyakini dalam waktu lima tahun kedepan, IPM NTB bisa menyaingi Kota Mataram sekalipun.

Hal ini berkaca dari Kabupaten Sumbawa Besar, yangmana pada tahun 2017 lalu, Indeks IPM KSB dari posisi sedang menjadi tinggi, menyusul kota Mataram dan Kota Bima.

” Kerjasama dengan Unram ini adalah langkah maju. Oleh karena itu semua OPD harus mempunyai program yang jelas sesuai target terhadap bagaimana meningkatkan indeks IPM sehingga bisa menyaingi kota Mataram,” ujar Nursiah.

Komisi IV Genjot OPD

Ketua Komisi VI DPRD Lombok Tengah, H. Supli SH menanggapi persoalan IPM ini menyatakan rapat koordinasi dengan kepala SKPD kerap dilakukan untuk menyikapi kondisi ini. Bahkan pihaknya telah memberikan masukan dan saran kepada Pemda Loteng untuk menargetkan OPD agar IPM menjadi prioritas dalam setiap program kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan OPD.

“ Pada rancang bangun APBD kedepan semua OPD kita harapkan dan kita rancang bersama dengan DPR dan OPD atau Pemda, untuk semua OPD itu punya target. Karena saya sudah lima tahun di DPR ini akhirnya salah satu kesimpulan yang saya peroleh. Anggaran yang dibuat atau rencana kegiatan itu tidak terkait langsung dengan target. Salah satu standar kita membuat target adalah IPM,” jelas Supli.

Pentolan Partai Keadilan Sejahtera itu menerangkan rancang bangun APBD Lombok Tengah pada tahun 2020 telah memproyeksikan IPM sebagai dasar acuan. Jadi setiap program mengacu pada target tersebut. OPD ditekankan menjadi IPM sebagai barometer keberhasilan mereka.

“ Kita harus acuan kesana. Kita pasang target. Kemudian dari target itu masing masing dinas itu, sumbangannya berapa gitu, “ katanya.

Semua OPD diberikan beban untuk memberikan sumbangan dampak IPM dalam programnya. Bahkan itu lintas dinas sekalipun yang tidak menjadi mitra kerja dari komisi 4. Hal ini untuk memastikan setiap langkah pembangunan yang dilakukan Pemda bisa memberikan dampak nyata bagi IPM. Hanya dengan ini maka Loteng bisa mengejar ketertinggalannya.

“ Misalnya di dinas pertanian, ada pemberian sapid an traktor misalnya. Nah apakah ini berpengaruh terhadap IPM atau tidak. Demikian juga di dinas pendidikan, ada bangunan baru, ada pengangkatan guru baru, ada hubungannya ndak dengan IPM itu, berapa persen kita titipkan [capaian] di dunia pendidikan ini. Lebih lagi didunia kerja,” tandasnya.

Atas kajian DPRD Loteng inilah kemudian ada kesepakatan untuk OPD diberikan target dalam program kegiatannya dicantumkan target IPM sebagai barometer suksesnya kegiatan tersebut. Dewan berharap IPM Loteng lima tahun kedepan bisa pada posisi kelas atas.

“ Kalau posisi tengah kan 4 -5, bisa sepanjang kita focus, “ pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here