Beranda Publik Politik Direktur Lombok Update Sorot Kenaikan Gaji Dan Tunjangan Dewan

Direktur Lombok Update Sorot Kenaikan Gaji Dan Tunjangan Dewan

0
BERBAGI
M.Samsul Qomar

Koresponden Koranmerah.com


Wacana dan rencana kenaikan gaji dewan Lombok Tengah mendapat sorotan dari Pemerhati Kebijakan Publik Direktur Lombok Update.

Dimana wacana ini sudah di usulkan saat ini dianggap mencederai dan melukai hati rakyat, dimana saat ini tengah berlangsung pandemi Covid 19 yang membuat rakyat makin sengsara, sektor sektor ekonomi nyaris lumpuh dan PAD Lombok tengah tidak mencapai target.

” Jika betul Dewan mengusulkan kenaikan gaji merkea saat kondisi susah begini sama artinya mereka sedah melakukan pengkhinatan kepada rakyat dan konstituennya,” terang Pemerhati Kebijakan Publik Direktur Lombok Update, M. Samsul Qomar dalam press liris nya, Selasa, (13-10/2020).

” Seharusnya dewan yang sudah memiliki gaji besar dan tunjangan serta pos pos pendapatan lain meski ada yang tidak legal berayukur bukan malah meminta gaji mereka di naikkan,” lanjut pria yang kerab dipanggil MSQ ini.

Mantan anggota dewan dua priode ini menerangkan, sekarang THP ( take home pay) Rp. 30 jutaan per orang. Itu menunjukkan besarnya pendapatan anggota dewan.

” Jika anggota reses ada Uang jalannya dan beberapa post meski tidak legal , saya tidak sebutkan karena sudah bukan rahasia umum lagi,
Gaji menurut saya bisa saja naik tapi tidak sekarang di saat ekonomi dunia sedang lemah, sedang lesu dan terpuruk, kalau mau naik gaji ya kerja dulu buktikan ke konstutiennya hasil kerjanya gimana apa yang sudah mereka lakukan sejak di lantik jadi dewan, ini ujug ujug mau naik gaji kan keterlaluan namanya,” kata mantan ketua Komisi 2 DPRD Loteng ini.

MSQ meminta dewan yang punya hati menolak usulan kenaikan ini. Ia meminta nanti tahun 2023 bisa diusulkan setelah kinerja dewan keliatan, bisa dongkrak PAD dan pandemi ini mulai hilang pelan pelan.

” Selain itu, kami minta TAPD untuk tidak meloloskan juga usulan ini kalau sampai lolos maka TAPD sudah melakukan persengkongkolan dengan dewan untuk mengkhianati rakyat. Tolong pak sekda untuk menggunakan hati yang paling dalam saat menentukan anggaran2021 jangan takut kalau di ancam oknum dewan, nanti kami rakyat yang bantu bapak tapi kalau sampai lolos usulan ini bapak TAPD bersama dewan memang berniat jahat memperkaya diri sendiri,” katanya.

Berkaca dari KUA PPAS RAPB 2021 yang fokus pada  rekonsiliasi pandemi dan pemulihan juga penting dibuka ke publik. Lombok Update selaku pemerhati kebijakan publik akan mempelajari nota keuangan APBD 2021.

” Jadi sakali lagi di tunda usulan kenaikan gaji dewan karena memang tidak mungkin di paksakan justru akan membuat rakyat marah, silahkan tunggu 2-3 tahun lagi anda semua kerja dulu ya baru minta upah naik, ” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here