Anggota Dewan DPRD Lombok Tengah saat bertemu warga di Dusun Batu Ampun, Desa Mangkung, Praya Barat
Koresponden Koranmerah (10/5/2018)
Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah sedang melakukan reses,yakni masa turun ke masyarakat menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat seputar pembangunan dan program yang ada di wilayah pemilihan masing masing.
Seperti yang dilakukan oleh Fathurrahman.Ia “bejelusuh” datang ke sejumlah dusun dan desa di wilayah pemilihanya yakni Praya barat dan prayat barat daya.Dewan Asal Desa Mekar Sari ini sibuk menyerap aspirasi masyarakat yang ia wakili.
Seperti yang dilakukan di Dusun Batu Ampun,Desa Mangkung,Praya Barat.ia menemui seratusan warga di Dusun itu.terdiri dari tokoh muda,masyarakat dan kalangan ibu-ibu sejumlah aspirasi ia serap dari warga.
“Saya Wakil Bapak Ibu di DPRD Lombok Tengah.Apa yang inaq amaq (Ibu-Bapak) keluhkan atau aspirasi yang akan saya perjuangkan di Dewan.”ujar Dewan termuda ini mempersilahkan warga.
Wargapun menyampaikan sejumlah keluhan seperti
1.Masih Minimnya Bantuan dan Pemberdayaan kepada warga yang ingin berwiraswasta.
2.Meminta Pembedayaan di sektor peternakan.Dimana diwilayah tersebut rata rata memiliki ternak.
3.Pemberdayaan terhadap para pemuda.Seperti melakukan pelatihan usaha kreatif.
4.Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten dan Desa terhadap program pengentasan kemiskinan di Dusun Batu Ampun
5.Keluhan terhadap kepala desa yang tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pembangunan Desa.terutama Badan Permusyawatan Desa (BPD) yang hanya dijadikan pajangan di desa tidak dilibatkan oleh kepala Desa.
“Terutama terkait dengan pelibatan masyarakat terhadap pembangunan di desa.BPD tidak dilibatkan apalagi masyarakat biasa.”keluh Samudra,Tokoh Masyarakat, mewakili masyarakat di Dusun Batu Ampun.
Samudra meminta agar Dewan bisa menyampaikan keluhan warga yang ada di dusun Batu Ampun.
Menanggapi keluhan yang disampai oleh warga, Fathurrahman menyampaikan akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan keluhan warga tersebut.
“Nanti kita sampaikan semuanya.kita serap apa yang menjadi kebutuhan warga lalu kita ajukan kepada pemerintah melalui sidang Paripurna hasil reses.”jawab Fathurrahman.
Sementara itu menyinggung terkait dinamika di Desa, Fathurrahman menyayangkan tingkah polah kades yang demikian.Menurutnya, Kades haruslah merangkul semua kalangan, bukan saja BPD tapi perangkat lain seperti LKMD,Karang Taruna dan BKD serta unsur pemuda.
“Kepala Desa tidak boleh tertutup.Apalagi sampai tidak melibatkan BPD yang menjadi ‘Dewan’ di desa.APBDES harus berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk LKPJ yang menjadi pertanggung jawaban kepala desa.”ujar politisi Demokrat ini.
Ia juga menambahkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) peka terhadap persoalan di desa.tidak hanya ‘ongkang kaki’ di balik meja.
“Kroscek ke lapangan.fakta ini kita temukan di desa.Nanti kita sampaikan semuanya persoalan ini.”pungkas Ketua Pemuda Muslimin NTB ini.
