Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, NTB telah menyepakati 18 item sebagai Rencana Kerja Banggar (Renja Banggar). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid, dan membahas beberapa agenda penting terkait pembangunan daerah.
” Kita sudah sepakati 18 item menjadi renja yang akan dibahas lebih lanjut,” ujar Ketua DPRD Lombok Tengah, M.Tauhid dalam sesi wawncara usai rapat, 17 Mei 2023.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat ini adalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Anggota Banggar DPRD Lombok Tengah secara teliti membahas dan mengevaluasi alokasi dana yang telah dianggarkan untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
” Kita berharap penggunaan dana secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang maksimal bagi kemajuan daerah,” katanya.
Selain itu, dalam rapat tersebut, Banggar juga membahas progres pelaksanaan APBD tahun 2024. Evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya menjadi fokus utama. Ketua DPRD Lombok Tengah menekankan pentingnya pemantauan terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung guna memastikan kelancaran dan kualitas hasil pekerjaan.
Selanjutnya, rapat Banggar juga menyentuh aspek legislasi dengan membahas dokumen pokok pikiran (Dokpokpim) DPRD untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Anggota DPRD Lombok Tengah dari berbagai fraksi memberikan kontribusi gagasan dan rekomendasi dalam rangka menyusun prioritas pembangunan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tepat dan berkeadilan.
“Komitmen DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang terukur dan terencana dengan baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, dalam rapat tersebut, Banggar DPRD Lombok Tengah juga menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Renja ini merupakan panduan strategis bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi serta pengawasan kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2023 juga dibahas dalam rapat Banggar tersebut. Anggota DPRD Lombok Tengah melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap laporan pemeriksaan BPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat tersebut menggarisbawahi komitmen DPRD Lombok Tengah untuk mengawal pembangunan dan menyusun kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
” Kita juga ingin memastikan kerja sama antara semua pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Lombok Tengah,”pungkas politisi Gerindra ini.
