Lombok Tengah - Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Tengah, melakukan kunjungan ke Posyandu di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang pada hari Rabu, 17 Mei 2023.
Koresponden Koranmerah.com
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat pada Kamis (5/6/2025) di Ruang Rapat Utama Bupati.
Rakor digelar untuk memastikan seluruh syarat administratif dan teknis siap diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam rakor ini, hadir sejumlah pejabat strategis seperti Sekda Lalu Firman Wijaya, serta perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BKAD, Bapperida, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, hingga camat dari wilayah lokasi pembangunan.
Wabup menegaskan bahwa aspek legalitas lahan dan perizinan bukan menjadi hambatan. Lokasi pembangunan sudah ditetapkan di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, di atas lahan seluas 9,9 hektare dengan status kepemilikan yang sah.
“Kita sekarang fokus memantapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesiapan lahan dan dokumen pendukung lainnya untuk segera disampaikan ke Kementerian Sosial,” ujar Wabup.
Ia menambahkan bahwa pengiriman dokumen ke pusat ditargetkan dilakukan dalam waktu dekat.
“InsyaAllah minggu depan kita akan berangkat ke pusat untuk menyampaikan dokumen-dokumen tersebut,” imbuhnya.
Dari sisi teknis, lahan tersebut telah memiliki akses air bersih dan sambungan listrik. Namun, Wabup menyebut masih ada catatan di sektor akses jalan yang perlu ditingkatkan guna mendukung mobilitas saat pembangunan dimulai.
Pemkab juga telah melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar dan menerima respons positif.
“Sampai saat ini belum ada kendala dari masyarakat. Mereka justru mendukung dan menunggu realisasi pembangunan ini,” katanya.
Wabup berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia memastikan, proyek ini tidak akan membebani keuangan daerah karena seluruh pembiayaan bersumber dari APBN.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan layanan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain pendidikan, siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa biaya. Warga sekitar lokasi akan menjadi prioritas dalam proses penerimaan siswa.
