Ngadu Ke DKPP, Pria Asal Bima Ungkap Dugaan Permaian Seleksi Anggota Bawaslu

Koresponden Koranmerah ( 19/8)

Keputusan Bawaslu RI terkait hasil akhir seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi NTB, dipersoalkan. Pasalnya, sejumlah peserta dengan ranking tertinggi hasil kerja panjang Tim Seleksi, tidak diluluskan oleh Bawaslu RI.Salah satu peserta yang mempersoalkan itu adalah Khairudin M. Ali, calon anggota Panwaslu Kota Bima.

Dia mengaku heran dengan keputusan akhir Bawaslu setelah mereka melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test atau FPT), pada 9 dan 10 Agustu 2018 lalu.

” Kok bisa, kami dengan ranking tertinggi di sejumlah Kabupaten Kota di NTB, dibuang begitu saja,’’ ujarnya dengan nada heran, Minggu ( 19/8).

Khairudin menyebutkan, hasil itu diperoleh dengan susah payah setelah mengikuti proses seleksi selama hampir sebulan.Hasil akhir kerja Tim seleksi sama sekali tidak menjadi pertimbangan Bawaslu dalam menentukan kelulusan calon.

“Satu-satunya kewenangan mereka adalah dengan melakukan fit and proper test. Awalnya saya berpikir akan dilakukan wawancara mendalam, untuk menggali kapasitas, pengetahuan, kepatuta , serta kelayakan seseorang untuk bisa menjadi anggota Bawaslu. Eh tahunya Cuma menonton kami yang disuruh berdiskusi. Apa yang mereka bisa simpulkan dari diskusi semacam? Ini hanya akal-akalan Bawaslu saja,’’ protesnya.

Khairudin mengaku, awalnya tidak ingin mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu, karena pada seleksi tahun 2017 lalu juga mengaku diperlakukan tidak adil.

“Saat itu saya tidak protes. Karena saya pikir mungkin saya belum diberikan kesempatan untuk menjadi pengawas Pemilu. Tetapi pada seleksi kali ini, sejumlah peserta lain di Kota Bima datang ke rumah saya untuk mengajak saya ikut lagi. Alasannya, karena mereka belum memiliki rasa percaya diri untuk menjadi anggota bawaslu dengan kewenangan yang demikian besar. Supaya ada yang bisa diandalkan,’’ kata Khairudin.

Ditambahkan, selain mengajak, mereka juga meyakinkan bahwa proses seleksi kali ini lebih transparan karena menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Ujian tertulis dengan model online menggunakan komputer itu, memungkinkan setiap peserta langsung mengetahui nilainya begitu selesai tes dan menutup program CAT.

” Alhamdulillah nilai CAT saya 60 dan itu ranking 4 se NTB. Saya berpikir nilai itu rendah, tetapi ternyata nilai CAT rata-rata peserta seleksi calon anggota Bawaslu se Indonesia rata-rata antara 47. Sedikit sekali yang nilainya di atas 50,’’ tambahnya.

Herannya, kata Khairudin, nilai CAT, Psikotest, Tes Kesehatan Jiwa, Kesehatan Lengkap, serta wawancara oleh Tim seleksi yang menempatkannya padan ranking 1, tidak sedikit pun menjadi bahan pertimbangan Bawaslu untuk menentukan kelulusan seseorang calon.

“Bawaslu dengan sewenang-wenang menentukan kelulusan seseorang dengan cara yang dzalim, tidak jujur, tidak terbuka, tidak memiliki standar penilaian yang jelas, serta tidak profesional,’’ ujarnya.

Selain itu, Khairudin juga mempertanyakan dasar hukum Baswaslu memperlakukan beda dan berperilaku diskriminatif antara peserta yang baru ikut seleksi dengan anggota Panwaslu yang sedang bertugas.

Padahal katanya, tidak ada dasar hukum untuk tindakan berbeda itu, selain hanya tidak dilakukan wawancara oleh Tim seleksi.

” Tetapi mengapa Bawaslu dengan seenaknya saja tidak mehargai kerja Tim Seleksi? Panwaslu lama hampir semua dipertahankan. Ini benar-benar-tidak mencerminkan prinsip Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017,’’ jelas mantan Ketua panwaslu Kota Bima ini.

Mantan Ketua PWI Bima dua periode ini mengaku, aduan yang dilayangkan ke DKPP, untuk menguji prinsip Penyelenggara Pemilu. Apakah mereka sudah melanggar atau tidak. Karena kalau mereka melanggar prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu.

“Ini yang mau saya uji di sidang DKPP. Saya akan menghadapi sendirian kesombongan Bawaslu ini,’’ tegas mantan Redaktur Lombok Lombok Post ini.

Dia juga mengaku mendapat banyak dukungan dari peserta yang tidak lolos. Namun diakuinya, tidak ingin melibatkan mereka dalam masalah ini, Tetapi jika ingin mengadukan juga atau ingin menjadin pihak terkait, Khairudin tidak keberatan.

” Ada anggota Timsel yang menghubungi saya dan meminta maaf atas hasil akhir di luar kewenangannya itu. Ini tidak profesional, Ketau dan Anggota Bawaslu RI dan Bawaslu NTB harus bertanggungjawab,’’ katanya. (*)