Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak cepat memeriksa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam dugaan suap pembangunan proyek Meikarta. Demikian diberitakan Kantor Berita Politik Rmol.co.
Desakan itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat setelah nama Tjahjo disebut oleh Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin.
Keterangan Tjahjo penting didalami agar kasus ini tidak liar. Bisa saja, sambung Syafti, publik menduga suap ini mengalir hingga untuk kepentingan pilpres.
“Semua mungkin terjadi. Semua bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/1).
Makanya, lanjut dia, jika memang komisi anti rasuah menemukan adanya bukti kuat, Tjahjo Kumolo harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Politisi senior PDIP itu, sambungnya, harus ditahan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sehingga potensi penghilangan barang bukti bisa dicegah.
“KPK harus bergerak cepat. Mencegah pihak-pihak tertentu menghilangkan barang bukti. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti meninggalkan jejak,” pungkasnya.[ian/rmol]
