Nasruddin Diberikan Sanksi Displin, Diberhentikan Jadi Kakanwil Kemenag NTB

Koresponden Koranmerah [Kamis, 16/1/2020]

Menteri Agama mengeluarkan keputusan memberikan sanksi displin kepada Nasruddin, Kepala Kementerian Agama Wilayah NTB.

Nasruddin diberikan sanksi berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 3/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 13 Januari 2020. Karena sanksi tersebut Nasruddin juga diberhentikan dari jabatannya selaku Kakanwil Kemenag NTB.

” Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala kantor wilayah kementerian Agama Provinsi NTB,” kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam surat perintah bernomor B.II/000697.

Tidak dijelaskan secara terperinci dalam Surat perintah tersebut kesalahan mendasar Nasruddin sehingga diberikan sanksi displin.

Untuk mengganti Nasruddin, Menteri Agama menunjuk pelaksana tugas [PLT] yakni M.Amin yang sebelumnya menjabat Kabid Binmas. Penetapan Amin selaku PLT sejak tanggal 15 Januari 2020.

” Terhitung tanggal ditetapkan, disamping jabatannya sebagai kepala bidang Binmas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi NTB sampai ditetapkan dan dilantiknya pejabat Depinitif,” Kata Menteri Agama dalam surat perintahnya.

Sebelumnya pada Januari 2019, Ombudsman NTB sempat meminta Menteri Agama untuk memberikan tindakan tegas kepada Kanwil Kemenag NTB dalam kasus atas temuan dugaan maladministrasi pada pembelian buku untuk ribuan madrasah se NTB, Ombudsman NTB merekomendasikan harus ada tindakan tegas Menteri Agama terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB.

Harapannya, agar kasus serupa tidak terulang dan menjadi preseden buruk tata kelola pendidikan agama khususnya di NTB.

”Intinya, Menteri Agama melalui Kemenag agar ambil tindakan cepat dan tegas terkait dengan dana BOS, khususnya dalam hal pembelian buku bagi madrasah se NTB. Ini agar tidak jadi preseden buruk di kemudian hari. Sebab ini berpotensi merugikan madrasah kedepan,” kata Adhar Hakim, dilansir Suarantb.com

Rekomendasi itu dikeluarkan Ombudsman NTB setelah melewati serangkaian investigasi terhadap proyek dari dana BOS Madrasah itu.

Kala itu, Nasruddin membantah adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah di daerah ini.

Nasruddin menjelaskan penyaluran dana BOS untuk madrasah mulai dari tingkat Madrsah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA) langsung ke rekening madrasah bersangkutan. Sehingga, ia mempertanyakan dari sisi mana adanya  penyimpangan.

Sebelumnya juga pada September 2019, Penyidik Kejari Sumbawa sempat melayangkan panggilan untuk kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag (Kakanwil Kemenag)  NTB, H. Nasrudin untuk diklarifikasi terkait proyek Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Labangka setelah menangkap rekanan JS, pelaksana proyek.

‘’Kita memerlukan keterangan yang bersangkutan. Karena proyek ini kan lelangnya di sini (Kanwil Kemenag Provinsi NTB, red),’’kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH., M.Hum dilansir Suarantb.com.

Proyek ini bersumber dari kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama RI, turun melalui Kemenag Provinsi NTB dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang dan penentuan pemenang. Sehingga pihaknya sangat berkepentingan untuk memanggil Nasrudin sebagai saksi.

Sebenarnya Nasrudin sudah dilayangkan dua kali panggilan. Panggilan pertama tidak hadir dengan alasan naik haji, panggilan kedua tidak hadir dengan alasan sedang hadiri acara penting. Pihaknya menganggap yang bersangkutan kurang kooperatif.

Kajari mengaku menduga ada indikasi rekayasa dalam penentuan pemenang lelang, sehingga CV Samawa Talindo Resource ditetapkan sebagai pelaksana dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, fisik proyek hanya 41 persen, sementara pencairan sudah 100 persen.