Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, sebagai tersangka penerima dan pemberi suap.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa Adil menerima dana setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sumbernya berasal dari uang persediaan (UP) dan ganti persediaan (GU) masing-masing SKPD. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh Adil dengan kisaran 5-10 persen untuk setiap SKPD.
Setoran UP dan GU dilakukan dalam bentuk uang tunai dan di setorkan pada Fitria Nengsih menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Meranti yang kemudian diberikan kepada Adil sebagai setoran yang diberikan lewat ajudan bupati. Uang setoran tersebut dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Adil.
”Uang setoran tersebut kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Adil,” katanya mengutip Kompas.com, Sabtu (8/4/2023).
Menurut situs resmi Kementerian Keuangan, UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang dikucurkan kepada melalui Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau biaya pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Sementara, GUP dilakukan untuk mengisi kembali uang persediaan di Bendahara Pengeluaran.
Uang yang diduga sejumlah Rp.26,1 Milliar tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Adil, termasuk sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan Adil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau ditahun 2024.
”Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Adil. Di antaranya, sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan Adil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau ditahun 2024,” kata Alex.
Suap Pengadaan Jasa Umrah
Sebelumnya Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, juga mengungkapkan bahwa Muhammad Adil diduga menerima suap pengadaan jasa umrah dan dilakukan operasi tangkap tangan pada Kamis (6/4/2023). Selain Adil, puluhan pejabat lain juga dilakukan penangkapan.
Ghufron menjelaskan bahwa pemotongan UP dan GUP dilakukan sebesar 5-10 persen. Sejauh ini, dua dugaan tindak pidana korupsi inilah yang ditemukan KPK. Lembaga antirasuah akan mengembangkan perkara ini lebih lanjut. “Itu yang ter-capture awal selanjutnya kami kembangkan,” kata Ghufron.
Sebelumnya Muhammad Adil selaku bupati Meranti viral karena menyebut orang-orang kementerian keuangan sebagai setan dan iblis.
