Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 24 kepala desa terpilih untuk periode 2025–2033 pada Rabu (24/4).
Dalam sambutannya, Pathul Bahri menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas para kepala desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
“Jangan sampai sumpah jabatan hanya menjadi formalitas. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Gunakan anggaran dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Saya tidak ingin mendengar ada kepala desa yang tersangkut kasus hukum karena penyalahgunaan dana desa,” kata Pathul Bahri di hadapan para pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Tengah dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-kabupaten, serta keluarga dan pendukung kepala desa terpilih. Acara ini menjadi bagian dari proses demokrasi di tingkat desa setelah tahapan Pilkades rampung beberapa waktu lalu.
Bupati menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang tak hanya membutuhkan kompetensi administratif, tapi juga kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan.
“Kepala desa harus hadir sebagai penggerak pembangunan, bukan sekadar pemegang jabatan,” ujar Pathul.
Ia juga menyinggung rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menggelar kegiatan pembekalan dan retreat kepemimpinan bagi seluruh kepala desa, yang akan dilaksanakan di IPDN NTB. Menurut Pathul, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan strategi dalam membangun desa sebagai poros kemajuan daerah.
“Kita ingin kepala desa memahami betul arah pembangunan dan memiliki kemampuan tata kelola yang baik. Semua harus bersinergi demi kemajuan Lombok Tengah,” ucapnya.
Di penghujung sambutan, Pathul Bahri mengingatkan agar kepala desa tidak terjebak pada polarisasi politik pasca Pilkades. Ia mendorong rekonsiliasi dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
“Perbedaan pilihan itu wajar, tapi sekarang saatnya merangkul semua. Mari kita bangun desa bersama-sama,” katanya.
