DPRD NTB batal membentuk Panitia Khusus [Pansus] perubahan nama bandara. Padahal sebelumnya Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaida menyatakan akan membentuk Panitia Khusus guna menyelesaikan konflik perubahan nama bandara ini.
” Dari hasil rapat dan konsultasi dengan seluruh anggota, diputuskan DPRD mengembalikan persoalan ini ke Gubernur,” katanya.
Menurut ketua dewan asal Partai Golkar ini, tidak jadinya dibentuk Pansus dengan alasan bahwa eksekusi SK Menhub itu adalah urusan eksekutif bukan legislatif. Gubernur selaku pengambil kebijakan sepenuhnya, apakah akan melakukan eksekusi atau tidak.
“Semua urusan bandara kita kembalikan ke Gubernur, tetapi tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang,” katanya.
Sebelumnya saat menghadapi ribuan massa yang datang ke kantor DPRD NTB yang menolak pergantian nama bandara yang sebagian besar dari Lombok Tengah hari ini, Senin [18/11], ketua DPRD NTB, Isvie Rupiadi menggelar dialog dengan perwakilan massa.
Dalam dialog dengan perwakilan massa, Isvie menjelaskan surat gubernur NTB tersebut sudah dibacakan dalam sidang paripurna. Selanjutnya pimpinan akan menggelar sidang meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap surat gubernur tersebut untuk selanjutnya membentuk panitia khusus [Pansus] terhadap perubahan nama bandara tersebut.
“ Pansus akan bekerja sebaik-baiknya dan akan turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat langsung di lapangan, dan tentunya ini akan menjadi catatan menteri hubungan membawa aspirasi masyarakat,” kata politisi Golkar ini.
Isvie melanjutkan, semua pihak termasuk DPR tidak ingin kondisifitas daerah tidak terganggu akibat konflik berkepanjangan terhada pergantian nama bandara ini. Mengingat saat ini NTB sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan sejumlah agenda penting, diantaranya, pembangunan sirkuit MotoGP, pembebasan lahan jalan tol dari bandara ke sirkuit, pembangunan hotel di kawasan KEK The Mandalika.
“ Kami tidak ingin kondisifitas daerah akan terganggu dengan adanya persoalan-persoalan terkait dengan perubahan nama bandara,” katanya.
Isvie meminta semua pihak, dari pro dan kontra perubahan nama bandara untuk memberikan waktu kepada DPRD NTB untuk bekerja menyelesaikan tahapan pembahasan nama bandara ini melalui Panitia Khusus yang dibentuk nanti. Ia meyakinkan publik, dewan akan bekerja sesui dengan prosedur, sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggung jawabkan.
“ Kami juga sudah ke menteri perhubungan menanyakan soal surat menteri perhubungan. Kedua menteri meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi, barangkali disitu letaknya belum berjalan. Karenanya sekali lagi, kami kembalikan persoalan ini kepada Pansus,” tambah sekretaris Golkar NTB ini.
Pansus Perubahan nama bandara ini nantinya akan bertemu dengan semua pihak, baik itu Gubernur, Masyarakat dan menteri. Isvie juga memastikan tidak ada voting apapun dalam pengambilan keputusan, semuanya berdasarkan kerja Pansus yang akan menjadi rujukan, “ bila perlu, nanti bersama Gubernur, Pansus menyampaikan hal ini kepada menteri,” tandasnya.
Terakhir Isvie menegaskan bahwa pernyataan ini adalah sikap resmi DPRD NTB, tidak ada lagi pimpinan DPRD NTB ini berhak menyampaikan kembali tentang perubahan nama bandara ini, kecuali dia. Dikhawatirkan nanti pernyataan anggota dewan yang lain malah memantik konflik.
