Editorial Koranmerah [Selasa, 27/11]
Relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 disebutkan bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran berjalan.
Adapun masalah defisit, yang paling besar kontribusinya adalah terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara dalam diskusi bertajuk “Menyoal Kebijakan Relaksasi Daftar Negatif Investasi” di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jl. HOS Cokroaminoto 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
“Tahun 2015 kita tertolong karena harga minyak dunia murah, tapi sekarang harga di atas 60 dolar per barel. Tapi karena pemerintah tidak mau menaikkan harga untuk pencitraan, yang dikorbankan Pertamina,” kata Marwan.
Tidak tanggung-tanggung, lanjut Marwan, kondisi tersebut menurut dia membuat perusahaan minyak plat merah itu merugi hingga Rp 26 triliun.
“Karena Pertamina, Pertamina menjual BBM di bawah keekonomian. Padahal ini sudah disampaikan rapat Pertamina dan DPR,” sesal Marwan.
Ditambahkannya, Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang sekarang sedang ditunda sebaiknya dibatalkan saja.
“Dari 54 DNI turun ke 25. Ada tentang panas bumi, pemboran panas bumi, pembangkit listrik 10 megawatt dan sebagainya. Jadi sektor strategis oleh pemerintah dengan kebijakan ini sangat nyata melanggar Pasal 33 UUD 1945,” demikian Marwan. [rus]
Sumber:Rmol.co
