Label: kpk

Menanggapi rencana aksi yang akan digelar oleh Satuan Aksi Aktivis NTB Jakarta (SAKTI NTB JAKARTA) pada 27 Februari.Loyalis TGB, M Samsul Qomar (MSQ) menilai aksi tersebut hanya modus belaka dan diduga sebagai upaya mencari momentum menjelang bulan Ramadan.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran dalam proses perizinan antara pemerintah dan pihak swasta sebagai penyedia air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.

Permasalahan pengelolaan sampah di Gili Trawangan masih menjadi persoalan serius, yang belum usai. Hal itu ditemukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V ketika melakukan tinjauan lapangan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (18/8).

Setelah melakukan pendampingan lapangan pada Pemda KLU di Gili Air dan Gili Trawangan, Minggu (18/8), Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, menjelaskan bahwa sengketa pengelolaan lahan ini terjadi antara Pemprov NTB, yang memiliki hak pengelolaan atas 75 hektare tanah di Gili Trawangan, dan sejumlah oknum masyarakat yang merasa berhak atas lahan tersebut serta menyewakannya tanpa izin dari Pemprov NTB.

Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan upaya pendampingan terkait penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kota Mataram.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk mengurangi angka Belanja Pegawai yang membengkak hingga 49,15% atau sekitar Rp1,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah yang sebesar Rp2,3 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai ada banyak harta kekayaan pejabat negara yang tidak wajar, selain Ferdy Sambo.

Perwakilan 57 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mengadukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ke Dewan Pengawas KPK. Dalam laporan yang disampaikan pada Rabu (18/8/2021) itu, para pegawai menduga Alex, sapaan Alexander Marwata telah melanggar kode etik.

Editorial Koranmerah.com Sebagai upaya pencegahan korupsi pada Pilkada Serentak 2020, KPK memberikan pembekalan bagi pasangan calon kepala daerah dan penyelenggara pilkada. Pembekalan itu berupa nilai-nilai integritas,...

Editorial Koranmerah.com Hingga kini belum ada informasi keberadaan buronan Harun Masiku, termasuk kemungkinan mengenai perubahan identitas layaknya seperti Djoko Tjandra. Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan...