Beranda Nasional Banyak Lapak Nganggur, Dewan Komisi 2 Loteng Keluarkan Warning Ke Dinas

Banyak Lapak Nganggur, Dewan Komisi 2 Loteng Keluarkan Warning Ke Dinas

377
0
BERBAGI
Samsul Qomar,ketua Komisi 2 DPRD Lombok Tengah

Koresponden Koranmerah ( Jumat, 13/7)


Sejumlah titik areal lapak di dalam kota praya terlihat kosong. lapak lapak tersebut ditinggalkan oleh pengontraknya. kondisi ini menjadi sorotan kalangan Dewan Lombok Tengah, NTB. Komisi 2 yang membidangi persoalan ini menyayangkan perihal ini.

Komisi 2 berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera melakukan langkah agar lapak tersebut tidak menganggur, karena dewan menilai ada banyak warga yang ingin berjualan.

” Melihat banyaknya lapak lapak pedagang kaki lima yang kosong atau tidak di manfaatkan lagi oleh pengelola harusnya segera di lakukan penyegaran , harus di ganti dengan yang benar benar ingin berusaha atau berdagang bukan yang hangat hangat kuku.” Kata Ketua Komisi 2, M.Samsul Qomar.

Perihal kaburnya warga yang berjualan tersebut, komisi 2 menyatakan akan mencari tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi, apakah karena bangkrut atau faktor x lainnya berupa kelayakan lapak dan lokasi lapak.

” Kami akan mendalami apa penyebab sehingga mereka berhenti berdagang dan mengosongkan lapak mereka sejauh ini, bila nanti ada faktor lain kami akan mencarikan solusi terutama masalah modal atau faktor X lainnya.” kata pria yang kerap disapa MSQ ini.

Atas kondisi ini, MSQ meminta dinas terkiat untuk segera mengambil sikap, sehingga persoalan ini cepat teratasi.karena lapak lapak tersebut kini sudah kosong melompong.

” Namun dinas perindag sebagai penanggung jawab hendaknya aktif melakukan pengawasan jangan saya ngomong baru mereka turun padahal semua di depan mata kita. Ada yang di depan SMP 1, di lapangan muhajirin dan tempat lain yg di siapkan pemda.” kata Ketua KNPI Lombok Tengah ini.

selian itu, dewan juga menyoroti lapak yang belum diselesaikan oleh pemda, seperti yang terlihat di sebelah timur lapangan muhajirin. Tak hanya itu, dewan juga menyorot koordinasi Pemda dengan Asosiasi PKL yakni APKLI Lombok Tengah.

” Pengaturan di lapangan tersebut tak pernah koordinasi dengan APKLI sehingga pedagang tersebut belum mendapat rekom APKLI sudah di berikan, jadi susah untuk diatur selanjutnya.” tambah MSQ.

Lebih lanjut Komisi 2 memberikan warning dalam sebulan tidak ada perubahan maka dewan akan memberikan rekomendasi agar kepala dinas yang mengurus bidang ini untuk mundur.

” Saya meminta dinas untuk turun ke lapangan jangan hanya kalau kita tegur saja baru bergerak yang proaktif caranya tidak di pukul dulu baru jalan. kalau kondisi kayak gini semua kapan majunya lombok tengah pedagang lapak lapak saja ga bisa di urus kadisnya sibuk ngapain ?.” pungkas ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah ini.

BACA JUGA; Menakar Kekuatan Politik Zul Rohmi Di Udayana Pasca Pelantikan. Simak Analisisnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here