Koresponden Koranmerah.com
Bupati Lombok Tengah bersama unsur Forkopinda dan kepala BUMN menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan Covid 19 di wilayah Loteng di Pendopo Bupati, Selasa [31/3].
Dalam kesempatan ini, mulai dari Sekda dan semua kepala OPD serta camat dikumpulkan untuk mendengar situasi terkini penularan wabah corona.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Muhammad Nursiah menjelaskan sejuah ini ada 6 orang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan [PDP], yakni di desa Tumpak Pujut 2 sedang diisolasi, desa Sengkol 1 sudah lepas dari pengawasan, Bagu Pringgarata 1 orang sedang diisolasi, desa Pengadang Praya Tengah 1 orang, dan Praya 1 orang sudah lepas pengawasan. Sementara Orang Dalam Pemantauan [ODP] 16 kasus dengan 11 orang sudah lepas dari status ODP.
” Sementara untuk Alat Pelindung Diri sedang dilakukan pemesanan, ” kata Sekda.
BACA JUGA: Semprot Fasilitas Umum, Koramil Praya Ajarkan Cara Racik Disinfektan
Sementara itu, wakil bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengungkapkan kecolongan dengan masuknya warga Loteng yang dari luar daerah namun tidak masuk dalam karantina.
” Di Aiq Darek kemaren ada 82 orang pulang dari luar daerah, ” katanya mencontoh.
Selain itu, ketua Gerindra Loteng itu memaparkan ada kepala UPT Kesehatan di Puskesmas yang kurang cepat berkoodinasi dengan pihaknya. Terbukti dengan tidak aktifnya komunikasi dengan kepala daerah sendiri.
” Mungkin hanya 50 persen yang aktif dari 26 kepala Puskesmas, ” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Tengah mengeluarkan instruksi agar semua kecamatan dan desa membangun Posko untuk memantau orang dari luar daerah masuk ke wilayah masing masing. Suhaili menargetkan hari kamis (2/4) semua posko itu sudah terbentuk.
” Ini hukumnya wajib,” kata bupati.
Sementara itu terkait APD, bupati selain mengadakan dengan anggaran daerah tapi juga meminta kepada BUMD untuk memberikan dana CSR untuk membeli APD atau sumbangan sembako bagi sektor UMKM terdampak Covid 19 karena kebijakan penutupan pasar.
Sedangkan untuk kepala UPT Puskesmas yang enggan berkoordinasi, bupati tegas memberikan sanksi.
” Bagi kepala Puskesmas yanh enggan angkat telepon atau berkoordinasi, kita pindahkan, ” katanya.
Selain itu diputuskan juga, bahwa jika ada acara adat dan nyongkolan serta sholat jamaah, maka kadus dan kades diminta bertanggung jawab.
Note: Sebelumnya ditulis desa Mertak Pujut 2 orang diisolasi. Revisi Redaksi pukul 21.20 Wita sesui data menjadi Tumpak Pujut 2 orang diisiolasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan.
