Kegiatan Reses yang dilakukan DPRD Loteng saat ini adalah sebuah pelanggaran serius jika memang benar di laksanakan.
Reses adalah salah satu kegiatan Dewan yang ada mekanisme dan diatur oleh tata tertib dewan. Kegiatan ini penting apalagi dana yang dikeluarkan miliaran rupiah untuk 1 kali reses 50 anggota DPRD. Demikian diungkapkan ketua MPC Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar.
” Tapi untuk musim korona saya sarankan dewan segera menghentikan dan mengembalikan dana reses yang sudah di terima, sekretariat dalam hal ini pak Sekwan segera mencabut berkas reses karena dalam aturan main tidak mungkin orang bisa berkumpul di satu tempat lebih dari 10 orang, ” katanya.
Menurut pria yang kerab dipanggil MSQ ini, selain riskan akan penularan ini juga melanggar maklumat Kapolri, sehingga polisi bisa menangkap pelaku yang mengumpulkan orang banyak.
Tidak hanya itu, dalam aturan reses harus ada kelengkapan lainnya yakni ATK, Makan minum, sewa tempat dan foto kegiatan
” Dimana mereka akan dapatkan kalau tidak fiktif . Saya sarankan kawan kawan saya di dewan menunda kegiatan ini. jangan paksakan diri karena akan mengakibatkan masalah hukum dan masalah kesehatan,” kata mantan anggota DPRD Loteng dua priode ini.
” Kami warning betul , jika sampai kegiatan ini di laksanakan apalagi ada istilah reses door to door maka sama saja anda semua menggali kuburan hukum dan meminta penyidik memeriksa anda,” imbuhnya.
Menurut dia, mekanisme reses tidak bisa di rubah dari pintu ke pintu itu mekanisme abal abal, tidak boleh anda buat aturan sendiri cara sendiri harus sesuai aturan di tatib .
Untuk itu, sebaiknya dia menyarakan agar dana reses miliaran itu dialihkan untuk penanggulangan Covid 19. Menurut mantan ketua KNPI Loteng ini, saat ini urgensi kegiatan reses tidak ada dan tidak penting. Karena yang terpenting saat ini menyelamatkan jiwa masyarakat, sebagai wakil rakyat harusnya punya sedikit rasa empati kepada rakyat jangan fikir diri sendiri dulu.
” Saya mau debat sama dewan mana yang bisa menjelaskan ke saya reses pintu ke pintu itu sah atau boleh secara hukum, jadi mending yang sudah ambil berkas reses kembalikan lagi begitu juga dana reses jangan di utak atik alihkan untuk bantuan covid 19,” terangnya
” Jika tetap di laksanakan maka saya yakin akan ada implikasi hukum kepada 50 anggota dewan saya yakin itu jadi mending tunda saja kegiatan reses itu sekarang juga,” tandas MSQ.
Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan tetap melaksanakan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat meski dalam situasi wabah virus corona. Namun, reses kedua yang dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 Mei Tahun 2020 itu, tetap dilaksanakan sesuai protokol penanganan Covid-19.
“Reses tetap akan dilaksanakan dan dimulai hari ini sampai Minggu depan,” ujar Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid di kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (4/5).
Reses kali ini akan dilaksanakan berbeda dengan reses sebelumnya. Biasanya dalam reses itu mengumpulkan banyak masa. Namun kali ini di tengah wabah covid-19, pihaknya akan mengubah dengan pola dari rumah ke rumah.
“Kemungkinan sistemnya door to door, tapi nanti kita akan bahas bersama tergantung dari kesepakatan bersama semua dewan. Yang jelas sesuai standar pencegahan covid,” jelasnya.
Dijelaskan, dalam reses itu nantinya pihaknya juga akan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam melawan corona. Caranya, menggunakan masker, cuci tangan dan tetap jaga jarak. “Reses ini tetap dilakukan, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
