Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Sidang Paripurna untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Senin (28/4).
Sidang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramda dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, HM.Nursiah beserta jajaran.
Juru Bicara Gabungan Fraksi, Ahmad Samsul Hadi, dalam laporannya menekankan bahwa pembahasan LKPJ tahun ini menjadi sangat penting, terutama bagi anggota DPRD periode 2024–2029 yang baru dilantik.
“Ini merupakan LKPJ pertama yang kami bahas di periode ini. Ada 203 catatan dan rekomendasi yang kami hasilkan melalui proses diskusi mendalam, rapat kerja dengan OPD, kunjungan lapangan, dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi tahun-tahun sebelumnya,” ujar Samsul Hadi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan sinergi dengan DPRD dalam pelaksanaan program pembangunan. Namun, ia juga menyoroti masih adanya kekurangan, seperti ketidakhadiran beberapa kepala OPD dalam rapat pembahasan, serta perlunya peningkatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program.
Dalam rekomendasinya, DPRD menekankan beberapa hal penting, antara lain:
Sekretariat Daerah: Didorong untuk mempercepat legalitas badan hukum masjid dan pendataan TPQ, serta penguatan sosialisasi perda.
Badan Pendapatan Daerah: Diminta lebih optimal menggali sumber PAD dan memperbaiki sistem pemungutan pajak.
Dinas PUPR: Diminta mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis seperti pembangunan jembatan Kidang-Bangket Parak.
Dinas Lingkungan Hidup: Didorong segera membentuk satgas pengelolaan sampah untuk menanggulangi persoalan lingkungan.
Dinas Pariwisata: Diminta meningkatkan keamanan dan kenyamanan di kawasan pariwisata Mandalika.
Perusahaan Daerah: Seperti Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, diharapkan meningkatkan layanan dan inovasi untuk efisiensi pengelolaan air.
Ahmad Samsul Hadi juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja OPD secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan realisasi program-program prioritas pembangunan.
“Gabungan Komisi berharap semua catatan dan rekomendasi ini menjadi bahan perbaikan ke depan, agar pemerintahan dan pembangunan di Lombok Tengah berjalan lebih baik, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat,” tutup Samsul Hadi dalam pidatonya.
Sidang paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi kepada Wakil Bupati Lombok Tengah.
